Ada Demo Buruh Tolak Tapera di Depan Istana Negara, Sejumlah Jalan Ditutup

6 Juni 2024 8:19 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Istana Negara Jakarta. Foto: Oryzapratama/Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Istana Negara Jakarta. Foto: Oryzapratama/Shutterstock
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa menolak sejumlah sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Rabu (6/6).
ADVERTISEMENT
Polisi pun telah menyiapkan skema pengamanan dan rekayasa lalu lintas untuk memastikan demo berjalan aman dan tertib.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional, tergantung dinamika aksi di lapangan.
Kendati demikian skema rekayasa lalu lintas telah disiapkan, berikut rinciannya:
"Apabila jumlah massa tidak banyak, lalin normal seperti biasa," sebut Susatyo saat dihubungi, Kamis (6/6).
Mengawal unjuk rasa ini, Susatyo menjelaskan ada sebanyak 1.416 personel petugas kepolisian yang akan menjaga keberlangsungan aksi yang dimulai dari Balai Kota hingga Istana Negara.
ADVERTISEMENT
Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/6) pukul 10.00 WIB besok. Unjuk rasa ini disebut akan diikuti 1.000 buruh.
"Estimasi massa yang hadir 1.000 orang dari Jabodetabek. Aksi dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di depan Balai Kota dan bergerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam keterangannya, Rabu (5/6).
Ada 6 tuntutan utama yang akan mereka suarakan. Berikut daftarnya:
1. Tolak PP Tapera;
2. Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal;
3. Tolak KRIS BPJS Kesehatan;
4. Tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja; dan
5. Hapus out sourcing tolak upah murah.
ADVERTISEMENT
Menurut Said, kebijakan Tapera telah merugikan dan membebani buruh. Kewajiban membayar 10 hingga 20 tahun, dinilainya tak menjamin buruh bisa punya rumah.
Selain itu, Said menilai dana Tapera berpotensi rawan dikorupsi.
"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," tandasnya.