Ada Paket Wisata, 1.700 PNS Ditargetkan Work From Bali Tiap Bulan

Ilustrasi Ubud Bali Foto: Shutter stock

Dinas Pariwisata Bali menargetkan 1.700 PNS mengikuti program Work From Bali setiap bulan. PNS tersebut berasal dari 7 lembaga kementerian dan 10 BUMN di bawah komando Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

Kepala Dinas Pariwisata Bali Putu Astawa mengatakan, angka 1.700 tersebut diperoleh apabila masing-masing instansi kementerian dan BUMN mengirimkan 100 PNS Work From Bali.

Ia berharap masing-masing pejabat di kementerian tersebut melaksanakan pertemuan, pelatihan hingga bimtek secara berkelanjutan di Pulau Dewata.

"Dari 7 lembaga kementerian dan 10 BUMN kan ada 17 (lembaga). Kalau dia 100 (orang per lembaga) sehingga 1.700 orang yang Work From Bali," kata dia saat dihubungi, Selasa (1/6).

Astawa mengatakan, Bali telah menyiapkan paket wisata dalam program Work From Bali. Paket wisata ini tak hanya berlaku di Nusa Dua sebagaimana nota kesepahaman dengan Luhut. Apabila PNS ingin bekerja sambil menikmati suasana burung Jalak Bali, mereka bisa mengambil paket wisata di Jembrana.

"Kita tawarkan beberapa paket yang tersebar di seluruh Bali, ada di Jembrana, ada di Buleleng, Karangasem. Sudah kita siapkan konsepnya. Tetapi kita tidak memaksa mereka. Jadi sebagai opsi (atau) pilihan mereka maunya memilih di mana," kata dia.

Untuk mempercepat pelaksanaan program Work From Bali, Astawa bersama sejumlah pelaku pariwisata akan menemui 7 lembaga kementerian dan 10 BUMN tersebut. Pertemuan ini untuk menyakinkan Bali aman dikunjungi di tengah pandemi COVID-19.

Indikator Bali aman dikunjungi dapat dilihat dari kasus harian yang terkendali, percepatan vaksinasi serta penerapan protokol kesehatan yang tinggi di objek wisata hingga masyarakat setempat.

"Bahwa kita serius gitu lho menerima kehadiran mereka. Kita akan jelaskan di sana bahwa kasus COVID-19 (di Bali) sudah mulai melandai," kata dia.

Adapun lembaga kementerian di bawah komando luhut di antaranya Kementerian Negeri dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.