Ada Penduduk Indonesia yang Tak Akan Divaksin Corona, Menko PMK Ungkap Alasannya

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: Menko PMK

Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan tak semua penduduk Indonesia akan divaksin corona. Muhadjir sudah menyampaikan ini ke Presiden Jokowi.

Alasannya tak semua penduduk divaksin, karena injeksi vaksin akan dipertimbangkan sesuai dengan viral loadnya sesuai dengan standar WHO.

"Jadi standard WHO itu 70 persen penduduk. Dari asumsi 70 persen penduduk itu memiliki tingkat ancaman dan ketertularan yang sama, jadi viral nya merata dan sama, itu 70 persen, berdasarkan kasus di Indonesia, tidak semua viral load yang sama," kata Menko PMK Muhadjir dalam konferensi pers secara daring di Kemenko PMK, Rabu (21/10).

"Tapi wilayah yang viral loadnya rendah, penduduk bisa jadi tidak divaksinasi jadi kawan-kawan bisa bayangkan, kalau datang ke sana saja sulit, maka apalagi covid," tambahnya.

Jawaban Muhadjir tersebut, menanggapi pertanyaan media terkait aksesibilitas jika vaksin telah tiba di kawasan Papua, terutama kawasan pedalamannya.

Menurut Muhadjir, tujuan vaksin adalah membangun kekebalan bersama, atau Herd Immunity. Maka, sesuai arahan presiden soal pemetaan, hanya penduduk yang berada di kawasan dengan Viral Load tinggi jadi prioritas pemberian vaksin.

Sejumlah truk pengangkut BBM dari TBBM Nabire melintasi kawasan hutan menuju sejumlah daerah pedalaman diantaranya dogiyai, paniai hingga yang terjauh Kampung Obano di Papua, Rabu (28/11/2018). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

"Karena itu wilayah yang sulit kesana, tidak perlu repot-repot bawa vaksin dan diinjeksikan kepada rakyat di sana. Karena itu komposisi TNI, Guru, Aparat yang diutamakan itu skenario awal, belum detail. jadi nanti TNI yang tugas perbatasan dan berbulan-bulan tidak pulang, ya tidak perlu di vaksin," kata Muhadjir.

Penjelasan Muhadjir itu ia ambil dari kesimpulannya usai menghadiri rapat bersama Presiden dan kabinetnya, saat membahas tentang vaksinasi.

Pada rapat itu, Presiden menekankan kepada jajaran kabinet untuk benar-benar melakukan pemetaan terhadap kawasan yang benar-benar membutuhkan.

"Maka Presiden minta Panglima untuk memetakan betul. Tetapi untuk guru yang berdinas di wilayah merah yang paparannya tinggi tentu saja itu yang diprioritaskan. intinya untuk wilayah Papua saya kira tidak perlu ada vaksinasi disana," kata Muhadjir.