Afghanistan Akan Pidato di Sidang Umum PBB, Myanmar Tidak
PerbesarADVERTISEMENT
PBB menaruh perhatian pada dua negara yang tengah menghadapi krisis akibat penggulingan kekuasaan, Myanmar dan Afghanistan .
ADVERTISEMENT
Pemerintah Afghanistan yang dugulingkan Taliban direncanakan berbicara dalam Sidang Umum PBB ke-76 pada Senin (27/9). Hal ini dipastikan juru bicara PBB Stephane Dujarric dikutip dari Reuters, Sabtu (25/9).
"Untuk saat ini, perwakilan Afghanistan yang tercantum dalam daftar untuk hari Senin adalah Tuan Ghulam M. Isaczai," ujar Dujarric. Isaczai adalah dubes PBB saat ini, yang mewakili pemerintah Afghanistan yang digulingkan Taliban.
Sebelumnya Menlu Taliban Amir Khan Muttaqi meminta untuk berpidato pada pertemuan para pemimpin dunia di PBB dan mencalonkan juru bicara kelompok Islam itu yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen, sebagai dubes Afghanistan untuk PBB.
Namun lain hal dengan Myanmar . Negara yang bergejolak akibat kudeta militer ini tak akan berpidato di Sidang PBB. Tidak ada perwakilan dari Myanmar yang dijadwalkan untuk berpidato.
ADVERTISEMENT
"Pada titik ini, Myanmar tidak berbicara," kata Dujarric.
Duta Besar Myanmar untuk PBB saat ini, Kyaw Moe Tun -yang ditunjuk oleh pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi- pada awalnya diharapkan untuk berpidato di Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang pada Senin mendatang, hari terakhir pertemuan tersebut.
Tetapi para diplomat mengatakan, China, Rusia dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepahaman. Rusia dan China tidak keberatan dengan Kyaw Moe Tun yang tetap berada di kursi PBB untuk Myanmar saat ini selama dia tidak berbicara selama pertemuan tingkat tinggi itu.
"Saya menarik diri dari daftar pembicara, dan tidak akan berbicara pada debat umum ini," kata Kyaw Moe Tun kepada Reuters, seraya menambahkan, dia mengetahui adanya kesepahaman antara beberapa anggota komite kredensial PBB, yang meliputi Rusia, China, dan Amerika Serikat.
ADVERTISEMENT
Junta Myanmar telah mengajukan veteran militer Aung Thurein untuk menjadi utusan PBB. Sementara Kyaw Moe Tun juga telah meminta agar akreditasinya sebagai dubes di PBB diperbarui meskipun hal itu bisa menjadikannya target serangan atau pembunuhan atas pembangkangan terhadap junta militer.
Masalah akreditasi PBB ditangani komite sembilan negara anggota, termasuk AS, China, dan Rusia. Biasanya pertemuan itu diadakan pada Oktober atau November.
Menurut aturan Majelis Umum, Isaczai dan Kyaw Moe Tun akan tetap menduduki posisi dubes di PBB sampai keputusan dibuat oleh komite kredensial tentang Afghanistan dan Myanmar.
