Agenda Penting yang Menanti Indonesia di DK PBB

Suasana Voting Majelis Dewan Keamanan PBB (Foto: AFP/Don EMMERT )

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Meski tidak memiliki kekuatan politik seperti lima anggota tetap, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab penting untuk mewujudkan fungsi DK PBB menjaga stabilitas keamanan global.

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebutkan bahwa agenda pertama yang harus dijalankan oleh Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri adalah ikut menjaga perdamaian dan keamanan dunia melalui peran aktif dalam penyelesaian beberapa isu penting.

"Salah satunya adalah upaya memerdekakan Palestina dan perlindungan terhadap warga sipil di Palestina. Selain itu pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un di Singapura dalam waktu dekat ini harus dicermati secara dekat karena sangat berpengaruh pada perdamaian dan keamanan dunia," kata Hikmahanto melalui keterangan tertulis yang diterima kumparan, Sabtu (9/6).

Kedua, Hikmahanto menganggap Indonesia harus bisa mendorong agenda kawasan. "Sebagai contoh ketegangan antar negara di Laut China Selatan, perlindungan terhadap etnis Rohingya dan masalah pengungsi asal sejumlah negara Timur Tengah."

Yang ketiga, Indonesia mampu mendorong agenda-agenda yang berkaitan guna perang melawan teroris. Ini penting mengingat pelaku teror telah mengubah perjuangannya untuk melawan hal-hal yang berbau Barat, tetapi sudah sampai pada upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dari sejumlah negara, bahkan upaya mendirikan negara baru.

Kemudian, Indonesia perlu mengagendakan pembahasan tentang fenomena intoleransi. "Intoleransi telah menjadi wabah di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju sekalipun,"

Terkahir, Indonesia perlu mengusulkan agenda-agenda yang berkaitan dengan masalah ekonomi, perdagangan dan investasi yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia. Perang dagang dan tarif belakangan ini yang terjadi antar negara perlu untuk diwaspadai.

Indonesia menduduki kursi anggota tidak tetap setelah meraih 144 suara. Anggota tidak tetap yang terpilih dalam pemungutan suara semalam adalah Jerman, Republik Dominika, Afrika Selatan, dan Belgia. Keanggotaan Indonesia di DK PBB baru secara efektif dimulai pada 1 Januari 2019.