News
·
5 April 2021 8:14

AHY: Buat Kegaduhan, KLB Moeldoko Seharusnya Minta Maaf ke Presiden Jokowi

Konten ini diproduksi oleh kumparan
AHY: Buat Kegaduhan, KLB Moeldoko Seharusnya Minta Maaf ke Presiden Jokowi (471559)
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3/2021). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai pihak-pihak yang telah menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang seharusnya meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Sebab menurutnya, KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum itu telah membuat negara gaduh.
ADVERTISEMENT
"Mereka yang di sana yang seharusnya minta maaf [ke Jokowi] karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban," kata AHY saat konsolidasi dengan pengurus Partai Demokrat se-Jawa Tengah di Kabupaten Semarang, Minggu (4/4), dilansir Antara.
AHY: Buat Kegaduhan, KLB Moeldoko Seharusnya Minta Maaf ke Presiden Jokowi (471560)
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
AHY berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah yang menolak kepengurusan KLB kubu Moeldoko. Kemenkumham menyatakan kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah yang diketuai AHY.
AHY menegaskan, ia dan ayahnya sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak pernah menuduh pemerintah Jokowi berkaitan dengan konflik yang terjadi di dalam partai.
AHY: Buat Kegaduhan, KLB Moeldoko Seharusnya Minta Maaf ke Presiden Jokowi (471561)
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3/2021). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO
"Justru sebaliknya, kami difitnah. Justru kami mengirim surat ke presiden karena ingin menjaga nama baik Kepala Negara agar jangan sampai dimanfaatkan," kata AHY.
ADVERTISEMENT
Justru, ia menilai hal tersebut akan semakin buruk jika Partai Demokrat diam saja dan tidak meminta klarifikasi.
"Kami tidak pernah menuding siapa pun. Meminta negara agar adil dan objektif bukan merupakan kejahatan, bukan kesalahan," pungkasnya.