AHY Khawatir Demokrasi RI Alami Kemunduran: Jangan Kembali ke Masa Otoriter

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta. Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY berbicara terkait keadaan demokrasi di Indonesia. AHY khawatir demokrasi RI saat ini mengalami kemunduran dan kembali ke era otoritarian.

AHY menyebut, beberapa waktu ke belakang sudah terlihat tanda-tanda demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Salah satu contohnya adalah wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat menuai polemik.

"Saya kembali mengingatkan bahwa jangan sampai Indonesia yang sudah sekian tahun kita menikmati demokrasi, tentu dengan suka duka dan jatuh bangunnya, plus minusnya, jangan sampe kembali ke masa otoritarian," kata AHY dalam penutupan Sekolah Demokrasi V yang diselenggarakan LP3ES secara hybrid, Minggu (4/9).

"Apakah ada indikasi yang mengarah ke sana? Silakan kita renungkan bersama. Tapi paling tidak ada upaya untuk melanggengkan kekuasaan tanpa melalui democratic election. Memperpanjang masa jabatan presiden. Itu sebagai sebuah kemunduran demokrasi luar biasa kalau terjadi," lanjut dia.

AHY menambahkan, tanda lain sebuah negara mengalami kemunduran demokrasi. Yakni jika nasib bangsa dan negara hanya ditentukan oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan uang yang banyak atau dikenal oligarki.

"Kalau negara ini hanya diawaki dan ditentukan nasibnya oleh segelintir orang saja yang memiliki kekuasaan politik dan berkoalisi dengan yang memiliki kekuasaan modal yang luar biasa, kemudian semuanya bisa diatur karena telah terjadi kolusi antara penguasa dan pengusaha besar, ini juga tidak sehat untuk negeri kita," ucap dia.

AHY menyadari situasi akhir-akhir ini baik di dunia maupun Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, suara-suara masyarakat banyak yang dibungkam hingga marak terjadi rekayasa.

"Saya bertemu berbagai kalangan masyarakat jadi dalam kapasitas saya sebagai Ketum Demokrat, saya memiliki tanggung jawab menyapa konstituen, rakyat, dan kami melakukan dialog," papar dia.

Kelompok yang tergabung dalam Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) DKI Jakarta melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Kemendagri, Jakarta, Jumat (2/9/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Dialog tanpa modifikasi rekayasa dan banyak termasuk generasi muda yang enggak hanya curhat, tapi minta tolong ke depan tidak lagi terjadi pembungkaman suara termasuk yang kritis. Ini bangsa kita sendiri, rakyat adalah anak bangsa yang punya hak memberikan gagasan dan pandangannya," ungkap AHY.

"Kadang kala memang kritis tapi kalau demi kebaikan dengarkan baik-baik saja dan jangan kemudian kita merasa takut untuk berbicara. Kita ingin sebetulnya freedom dijaga tapi kebebasan bertanggung jawab jangan biarkan more fear tapi less freedom," kata dia.

Lebih lanjut, AHY berharap agar ke depan situasi Indonesia menjadi lebih baik dari segala aspek. Termasuk dari sisi penegakan hukum.

"Kita ingin semua punya kesempatan berbicara, tapi tentu dengan cara-cara yang benar, yang bermartabat, dan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku di negeri kita. Indonesia negara hukum tapi jangan hukum jadi milik segelintir orang. Jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Jangan tajam ke lawan, tapi tumpul ke kawan," tutup dia.