Airlangga Dorong RI Buat Vaksin Corona Mandiri: Geovaksin Politik AS-China

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Ketum Golkar Airlangga Hartarto mendorong agar Indonesia segera memproduksi vaksin COVID-19 mandiri sebagai respons dari kondisi yang terjadi saat ini. Sebab, kata dia, saat ini dunia tengah dihadapkan pada persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan China yang sama-sama memproduksi vaksin corona.

"Dunia saat ini dihadapkan pada persaingan barat dan timur yang baru sesudah perang dagang, ini berlanjut kepada geovaksin politik terutama untuk persyaratan mobilitas atau perjalanan. AS dan sekutunya mengesampingkan apa yang diatur WHO atau WTO dengan sekutunya," kata Airlangga yang menyampaikan pidato politiknya dalam perayaan HUT ke-50 CSIS, Selasa (10/8).

"Demikian pula untuk yang timur, China melakukan revaluasi dengan persyaratan perjalanan menggunakan vaksin dari China. Maka Indonesia perlu respons dengan cepat dengan mendorong pembuatan vaksin mandiri," lanjut dia.

Untuk menangani corona, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pemberlakuan PPKM, memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat hingga insentif kepada para pekerja.

Ilustrasi vaksin corona. Foto: Dado Ruvic/REUTERS

"Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menahan laju perlambatan ekonomi dengan berbagai stimulasi dan insentif bagi para pekerja maupun dunia usaha agar tetap bergairah," ucapnya.

Airlangga mengatakan seiring dengan penurunan kasus corona, pemerintah berencana melakukan pelonggaran secara bertahap terutama bagi masyarakat yang sudah disuntik vaksin. Sehingga, diharapkan ekonomi kembali bangkit.

"Seiring dengan pengurangan tekanan pandemi ini, maka kita akan secara bertahap menyesuaikan pembatasan dengan persyaratan masyarakat yang sudah divaksinasi sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa pulih kembali diperkirakan di kuartal ke 4 tahun 2021," kata Menko Perekonomian ini.

Lebih lanjut, ia menuturkan, penanganan COVID-19 secara terintegrasi diharapkan mampu menurunkan kasus positif dan mengurangi beban kerja rumah sakit.

"Pengendalian pandemi secara terintegrasi diharapkan akan mengurangi kasus aktif ke tingkat yang bisa ditolerir dan memberikan ruang kelonggaran tekanan pada fasilitas kesehatan, RS, oksigen dan obat-obatan," tandasnya.