Airlangga Jawab soal Mensos Tak Ada saat Jokowi Bagi-bagi Bansos

31 Januari 2024 22:24 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai acara konsolidasi Relawan Serikat Pekerja Nusantara di Karawang, Rabu (31/1/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai acara konsolidasi Relawan Serikat Pekerja Nusantara di Karawang, Rabu (31/1/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi ketiadaan Menteri Sosial Tri Rismaharini ketika Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos dalam beberapa kunjungan kerjanya di akhir Januari 2024.
ADVERTISEMENT
Airlangga mengatakan tidak ada perubahan dalam pembagian bansos. Risma tetap terlibat dalam bansos.
"Kalau anggaran bansos seluruhnya ada di Bu Risma jadi posnya itu di Kemensos, jadi tidak ada perubahan," ujar Airlangga usai Acara Konsolidasi Serikat Pekerja Nusantara di Karawang, Rabu (31/1).
Ketum Partai Golkar itu juga membantah adanya politisasi dalam pembagian bansos. Ia menuturkan bansos dibagikan sudah sejak COVID-19, jadi bukan hanya karena saat ini masuk tahun politik.
"Bansos itu tidak terkait dengan tahun politik. Karena kalau kita lihat di masyarakat, masyarakat sangat membutuhkan," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, Pemerintah masih membagikan bansos tahun ini karena masih dibutuhkan masyarakat. Ada beberapa faktornya, salah satunya panen yang mundur karena faktor cuaca.
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menyambangi korban tanah longsor di Kelurahan Tandang, Tembalang, Kota Semarang, Selasa (25/1/2022). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan
"Sehingga tentu kita harus mengambil langkah. Dan salah satu langkah adalah melanjutkan pemberian Bansos," ujar Airlangga.
ADVERTISEMENT
"Jadi baik itu berupa beras ataupun BLT, yang dirasakan sangat diperlukan. Jadi untuk masyarakat yang membutuhkan keluarga penerima manfaat itu kita selalu memberikan sembako juga. Jadi kita tidak ingin dengan adanya agenda politik bantuan itu terputus," tambahnya.
Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyayangkan Mensos Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam pemberian bansos yang dilakukan pemerintah. Padahal menteri yang berasal dari PDIP itu memiliki integritas tinggi untuk tidak menggunakan bansos sebagai kepentingan politik.
Risma, menurut Hasto sosok yang memperjuangkan kepentingan keluarga. Maka itu ia heran wanita tersebut kerap tak diajak dalam berbagai kebijakan, salah satunya raskin. Bahkan, kata Hasto, sempat muncul bantuan beras dari Bulog yang memasang wajah paslon.
"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius. Justru ini mencederai rakyat," pungkasnya.
ADVERTISEMENT