Akademisi UGM Wanti-wanti Indonesia Bisa Terdampak Krisis Pangan Global 2050

29 November 2022 17:38 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Foto udara petugas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) memanen padi di sawah abadi Ujung Menteng, Jakarta Timur, (23/2/2022).  Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Foto udara petugas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) memanen padi di sawah abadi Ujung Menteng, Jakarta Timur, (23/2/2022). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Krisis pangan secara global diprediksi akan terjadi pada tahun 2050. Indonesia yang disebut sebagai tanah surga pun juga tak luput dari dampak krisis pangan global.
ADVERTISEMENT
Dekan Fakultas Pertanian UGM Jaka Widada, PhD menjelaskan bahwa pada 2050 kelaparan akan meluas karena jumlah penduduk dunia akan tembus 10 miliar. Hal itu berdasarkan prediksi dari Organisasi Pangan Dunia (FAO).
"Akan terjadi kelaparan luar biasa kalau produksi makanan tidak naik 70 persen dari sekarang," kata Jaka dalam acara diskusi di Pojok Bulaksumur UGM, Sleman, DIY, Selasa (29/11).
Dekan Fakultas Pertanian UGM Jaka Widada (dua dari kanan) saat acara diskusi di Pojok Bulaksumur UGM, Selasa (29/11). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan
Jaka menjelaskan bahwa hal ini juga turut dipengaruhi oleh perubahan iklim yang tentu saja akan berdampak pada produksi pangan. Indonesia yang memiliki iklim tropis serta dikenal sebagai tanah surga juga akan mengalami persoalan yang sama.
Jaka mencontohkan, soal masalah air misalnya. Ketika dirinya melintasi Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, sudah banyak petani yang menggunakan air sumur dalam untuk sawah. Padahal ini berbahaya karena tidak diketahui seberapa banyak cadangan air di dalam tanah.
ADVERTISEMENT
"Air itu diambil terus lama-lama bisa amblas atau terjadi bencana kekeringan yang luar biasa. Ancaman yang sudah di depan mata. Tapi kalau kita sampaikan ke petani atau pemerintah daerah itu nggak akan pernah percaya. Tapi itu sebenarnya dari aspek pengetahuan itu sesuatu yang sangat merisaukan," ujarnya.
Buruh tani menanam padi di area persawahan Tamarunang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (16/6/2022). Foto: Arnas Padda/ANTARA FOTO
Lebih lagi pemerintah kurang bijak dalam membuat program. Misal saja program listrik masuk sawah yang menurut Jaka akan mendorong para petani untuk membuat sumur dalam yang tak berkelanjutan.
"Yang jelas kalau stok air tanah sudah habis yang terjadi kekeringan luar biasa, permanen," katanya.
Jaka menjelaskan bahwa saat ini di Selopamioro, Bantul, UGM sedang membangun model memanen air hujan untuk pertanian. Dikelola supaya airnya cukup dengan mengoptimalkan pengunaan air dan meminimalisasi penggunaan air.
ADVERTISEMENT

Indonesia Banyak Impor

Masalah krisis pangan ini juga disumbang oleh ketergantungan impor pangan oleh Indonesia. Misalnya saja gandum yang masih impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Pemerintah menyatakan swasembada beras. Artinya beras yang dikonsumsi turun kemudian beras yang dihasilkan sesuai dengan yang dikonsumsi, karena anak-anak muda ini konsumsinya beralih ke gandum," ujarnya.
Petani mengangkut karung berisi gabah hasil panen dengan motor di Desa Kertawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Nah, yang menjadi masalah ketika krisis terjadi global maka harga pangan di luar naik. Ketika pemerintah tak kuat beli lagi maka akan sangat terasa bebannya.
Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Kehutanan UGM Widiyatno mengatakan keberadaan pembangunan akan menimbulkan sisi negatif. Ketika membangun perumahan pada akhirnya akan membuka tata ruang.
ADVERTISEMENT
"Sehingga mau tidak mau bahwa peningkatan jumlah penduduk akan berdampak pada perebutan pangan," ujar Widiyatno.
"Apa yang kemudian dilakukan dengan adanya perubahan iklim yang sekarang dan peningkatan jumlah penduduk. Beberapa hal yang memang dilakukan adalah menjaga hutan. Vegetasi tutupan hutan di suatu kawasan," katanya.
Dia menjelaskan bahwa dalam satu tataran lanskap, paling tidak 30 persennya memiliki vegetasi yang mampu meminimalisasi perubahan iklim.