Aksi Walk Out Warnai Paripurna DPRD DKI Saat PSI Sampaikan Pandangan Fraksi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan Raperda APBD 2021 ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam sidang paripurna, Kamis (26/11). Foto: Pemprov DKI Jakarta

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta diwarnai aksi walk out dari para perwakilan fraksi. Hal ini terjadi saat PSI menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).

Aksi walk out diawali oleh Anggota DPRD Fraksi Golkar Jamaludin sekitar pukul 13.10 WIB. Tak lama berselang, anggota DPRD DKI dari fraksi-fraksi lain juga menyusul keluar ruangan, dan yang tersisa anggota Fraksi PSI dan pimpinan DPRD DKI.

Diduga kuat, aksi walk out ini merupakan imbas dari sikap PSI yang vokal terhadap penolakan kenaikan gaji anggota DPRD DKI 2021.

Beberapa waktu lalu, anggaran RKT anggota DPRD DKI beredar. Dari situ, diketahui anggota DPRD DKI mengajukan gaji Rp 8,3 miliar per tahun pada 2021. Atau butuh Rp 888 miliar untuk gaji seluruh anggota dewan.

Saat ditemui, Jamaludin mengaku tak suka dengan sikap PSI yang dinilainya tak konsisten.

"Enggak kenapa-kenapa karena sudah tidak konsisten, saya tidak mau mereka tanpa mandat partainya melakukan sesuatu di sini, karena nanti bisa saja yang mereka lakukan mereka katakan kembali diulas di partainya dan dimentahkan, dianggap tidak ada," kata Jamaludin, Senin (14/12).

Meski begitu, ia menyatakan aksi walk out ini dilakukan atas nama pribadi bukan atas partainya itu.

"Bukan Golkar, saya pribadi. Ini adalah keputusan saya sebagai anggota dewan, bukan perwakilan partai," ujarnya.

"Saya di sini mewakili rakyat, bukan mewakili partai saya. Namanya saya keluar ya mungkin mereka juga ya enggak taulah tanya aja sama mereka masing-masing," tambahnya.

Setelah PSI selesai memaparkan pandangannya, para fraksi lalu kembali ke ruang rapat untuk mendengarkan paparan dari fraksi lainnya.