Alasan Kemenkes Rahasiakan Daerah Kasus Positif Corona

Sejumlah penumpang menggunakan masker berjalan di Stasiun Depok, Depok, Jawa Barat, Senin (2/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus positif corona di Indonesia sudah mencapai 27 kasus, dan satu di antaranya meninggal dunia. Namun, Kemenkes merahasiakan di mana saja kasus itu dirawat.

Dari data yang ada, hanya dua rumah sakit yang diketahui merawat kasus positif corona, yang keduanya di Jakarta. Yaitu RSUP Persahabatan 7 kasus dan RSPI Sulianto Saroso 8 kasus. Jadi 12 kasus lainnya tak diketahui ada di mana.

Juru bicara penanganan corona, Achmad Yurianto, menyebut pihaknya tak menyebut daerah pasien dirawat karena penyebaran corona bukan karena daerahnya, tapi karena orangnya.

"Kalau kami tidak menyebut daerah, tolong dipahami juga penyakit ini faktor pembawanya orang, bukan daerah. Sehingga tidak memiliki arti terkait dengan daerah," ucap Yurianto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (11/3).

"Misalnya rumah saya di Bogor, ya saya sehari-hari enggak di Bogor kok. Saya bisa bergerak ke mana mana. Artinya bukan daerah yang menjadi ukuran," imbuhnya.

Menurutnya, corona beda dengan malaria atau DBD yang penularannya karena faktor daerah atau lingkungan, bukan ditularkan orang.

"Inilah yang berkali-kali saya katakan, kita tidak akan buat zonasi. Ini beda dengan malaria, beda dengan DBD, beda dengan penyakit-penyakit yang ada basisnya. Misalnya sistosimiasis, ya di situ situ aja. Tapi kalau ini bergerak bersama pergerakan orang," paparnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, pemerintah enggan mengungkap lokasi kasus positif corona karena khawatir memicu kegegeran di daerah.

Seperti pernah terjadi di Natuna sebelum observasi WNI dari Wuhan. Dalam hal ini bukan saja daerah kasusnya, tapi juga penelusuran kontaknya.

"Tracing yang kita kejar sudah berada di luar Jawa, mobilitas tinggi, dan ini datanya ada di tempat kami. Maaf tidak bisa dibuka karena responsnya macam-macam dari belum samanya pemahaman di antara kita," ucap Yuri, Selasa (10/3).

"Kita tahu pengalaman kita ditolak mentah-mentah saat kita memutuskan Natuna sebagai tempat pemantauan, kita hati-hati. Tapi komunikasi antardinas kesehatan berada pada satu sistem," imbuhnya.