Alasan Kepercayaan Publik ke Jokowi Turun: Pilpres hingga Perppu KPK

Presiden Joko Widodo memberi sambutan di acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei mengenai turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap sejumlah institusi negara sebelum dan sesudah Pilpres 2019. Salah satunya adalah melemahnya tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi.

Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi menurun dari 81,5 persen pra pilpres menjadi 75,2 persen pascapilpres.

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby menjelaskan ada 5 faktor yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik ke Jokowi turun. Pertama, adanya pembelahan selama Pilpres 2019 lalu.

"Banyak faktor (penyebab), utamanya pembelahan (politik) itu tadi ya. Mereka yang secara pilihan politik berbeda cenderung bertahan sehingga ada penurunan trust dari publik terhadap Presiden," ujar Adjie di Pisa Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).

Kedua, kepercayaan juga turun karena Jokowi mengeluarkan kebijakan yang kurang populer. Misalnya soal Jokowi yang menyetujui revisi UU KPK tak kunjung menerbitkan Perppu KPK.

"Termasuk kebijakan yang dinilai kurang populer di mata publik termasuk soal (Perppu) KPK itu. Memang sedikit berpengaruh tapi saya pikir itu variabel kecil saja, akibat yang pertama ya pembelahan tadi," kata Adjie.

Sedangkan faktor-faktor lainnya yang dianggap berpengaruh adalah banyaknya narasi negatif pada masa kampanye pilpres 2019. Kemudian, maraknya kasus penangkapan korupsi, serta peredaran hoaks di media sosial.

Kendati begitu, Adjie menuturkan, secara persentase tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi masih cukup tinggi yakni di kisaran angka 75 persen.

"Mayoritasnya publik di Indonesia masih percaya pada Presiden. Tapi yang menjadi catatan kita adalah turunnya trust terhadap Presiden. Artinya itu perlu menjadi warning bagi pihak pemerintah, bahwa publik mengamati apa yang dilakukan Pak Jokowi dalam lima tahun ke depan," tuturnya.

Presiden Joko Widodo memberi sambutan di acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Survei LSI Denny JA dilakukan dua periode yakni pada Juli 2018 dan September 2019. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan sampel sebanyak 1.200 responden dan tingkat margin of error mencapai 2,9 persen.

Selain kepada Presiden Jokowi, survei juga dilakukan kepada institusi negara lainnya yakni DPR, DPD, KPU, Bawaslu, MK, TNI, Polri, serta KPK.