Alasan Koster Tak Lockdown Bali: Destinasi Dunia, Bisa Bahaya
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Akses pembatasan pintu masuk belum diterapkan, kecuali yang telah ditetapkan pemerintah seperti untuk pendatang dari China, Korea Selatan, dan Iran. Thermal scanner dan riwayat perjalanan masih jadi andalan menentukan turis asing diizinkan menginjakkan kaki atau tidak di Pulau Dewata.
Berdasarkan data Dinas Pariwisata selama Maret 2020, ada sebanyak 9 ribu sampai 10 ribu turis asing yang berwisata ke Bali.
Sementara itu, sejumlah WNA didiagnosa positif corona usai dari Bali. Yakni WN China, WN Jepang, dan WN Selandia Baru. Selain itu, satu WN Inggris dinyatakan positif corona dan meninggal di RSUP Sanglah, Rabu (11/3) lalu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bali I Dewa Made Indra dalam konferensi persnya beberapa kali menegaskan, Bali tak bisa membatasi akses kedatangan turis. Alasannya, masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
"Ya kalau itu Pemprov Bali tentu tidak punya kewenangan. Itu kewenangan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat tidak menyatakan menutup, maka daerah tentu tidak punya kewenangan. Semuanya dalam penanganan COVID-19 ini kan dipimpin pemerintah pusat," kata Indra saat mengumumkan WN Inggris positif meninggal di Kantor Gubernur, Rabu (11/3).
Isu lockdown kerap disuarakan publik menyusul semakin banyaknya jumlah warga yang terinfeksi corona di Indonesia. Beberapa daerah sudah membatasi aktivitas pembelajaran hingga perkantoran, bahkan untuk DKI Jakarta, termasuk transportasi umum.
Namun demikian Gubernur Bali Wayan Koster menilai lockdown atau melakukan penutupan wilayah Bali berat dilakukan. Sebab Bali merupakan destinasi wisata dunia.
"Itu berat urusannya, bisa bahaya. Belum. Belum. Itu berat urusannya (kalau) sampai lockdown. Kalau Bali apalagi ini adalah destinasi wisata dunia," kata Koster di Rumah Jabatan Gubernur di Denpasar, Senin (16/3).
ADVERTISEMENT
Selain itu menurut dia, lockdown susah dilakukan karena sejumlah kebutuhan pokok di Bali berasal dari daerah lain dan luar negeri.
"Kemudian juga kebutuhan pokok di sini datang dari luar, dalam maupun luar negeri. Kalau lock saya kira itu bahaya. Pemerintah pusat saja belum, masa kita lakukan lock. Ga mungkin lah itu," imbuh dia.