Alasan KPU Ajukan Anggaran Pemilu 2024 Rp 86,2 T: Logistik hingga Honor Petugas

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp 86,2 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, usulan ini masih menjadi perdebatan. Mendagri Tito Karnavian menilai angkanya terlalu fantastis, terlebih jika mengingat anggaran masih banyak dialihkan untuk penanganan pandemi corona.

Terkait hal ini, anggota KPU Hasyim Asyari menegaskan anggaran tersebut bukan hanya dalam jangka waktu satu tahun, melainkan dipergunakan untuk rangkaian pemilu terhitung tahun 2022 hingga 2025.

“Itu enggak satu tahun, untuk 2022-2025. Itu multi use, puncaknya di 2024. Memang ada kenaikan-kenaikan, yang kami masukan sarana kerja dan gudang, karena enggak semua di kabupaten/kota di Indonesia ada kantor KPU,” kata Hasyim dalam diskusi YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI), Jumat (24/9).

Hasyim mengakui pihaknya memerlukan anggaran lebih dengan KPU di kabupaten/kota lain untuk berbagai kebutuhan logistik, termasuk sarana kantor hingga gudang penyimpanan seperti kotak suara.

“Misal beberapa waktu lalu ada kantor-kantor terdampak karena hujan badai. Kalau kita mau perbaiki hari ini enggak ada anggaran. Nah, yang paling mungkin kalau dimasukkan ke dalam anggaran pemilu, karena dianggap urgent,” ungkap dia.

Selain itu, diperlukan juga kenaikan honor bagi petugas di TPS atau anggota KPPS agar merekrut lebih banyak supaya beban kerja tak berat, hingga antisipasi jika diperlukan akomodasi pemilu apabila masih dalam situasi pandemi

“Tapi bagaimana pun harus diantisipasi, di negara lain juga dinamikanya [COVID-19] enggak bisa diprediksi. Misal dua minggu terakhir di Singapura meningkat. [Lalu] di 2019 banyak teman KPPS meninggal. Berdasarkan KPU, Kemenkes, sebagian besar karena komorbid. Jantung dan lain-lain, ditambah beban kerja berat,” terang dia.

Pihaknya pun mengakui tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk nantinya memeriksa kesehatan para petugas TPS. Maka dari itu, Hasyim menyebut KPU pusat akan menyiapkan syarat-syarat khusus.

Ilustrasi pemilu. Foto: SONNY TUMBELAKA/AFP

“Problemnya pas rekrutmen ada syarat sehat, tapi tidak semua daerah menjangkau fasilitas kesehatan untuk memperoleh keterangan itu. Kalau mau periksa kesehatan sesungguhnya, biayanya mahal. Makanya kita usulkan anggaran rekrutmen dan syarat rekrutmen ditambah sesyarat usia, mungkin nanti harus divaksin, dan lain-lain,” tambah dia.

Meski situasi corona diharapkan sudah usai pada 2024, Hasyim menekankan perlu antisipasi gelaran pemilu dan pilkada serentak di masa pandemi. Hal ini otomatis menambah anggaran yang perlu dipersiapkan, termasuk untuk menyesuaikan TPS.

“Simulasi Pemilu 2017 maksimal 500 [per TPS], dan dada 5 kotak suara itu milihnya 5-7 menit. Sementara durasi pelayanan 6 jam. Melayani 500 orang durasi 6 jam, tiap orang 5-7 menit enggak cukup. Jadi disepakati 300 orang per TPS. Pilkada beda lagi desainnya, di situasi pandemi kemarin kita sepakati 300 pemilih dan diberikan jam kehadiran untuk menghindari antrean di TPS,” papar Hasyim.

“Nah, kalau seperti itu nanti kita akan lakukan juga di pemilu. Jadi dengan adanya potensi pandemi segala sesuatu dipersiapkan. Jadi apa enggak itu lain hal. Tapi dari pada enggak direncanakan dan disiapin anggaran, ternyata masih pandemi, dan muncul korban-korban lagi? Itu bisa jadi problem,” tandas dia.