Alasan Pemerintah RI Tak Gratiskan Seluruh Vaksin Corona

Prof Wiku Adisasmito. Foto: BNPB

Pemerintah kembali menegaskan tak seluruh vaksin corona akan digratiskan. Vaksin yang tersedia nantinya digratiskan hanya untuk kelompok prioritas dan warga yang terdaftar di BPJS Kesehatan.

Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, membeberkan alasannya. Menurut Wiku, karakter virus corona yang masih baru membutuhkan riset panjang.

"Masyarakat perlu memahami, bahwa research pengadaan vaksin yang dilakukan juga membutuhkan proses yang panjang dan penggunaan sumber daya yang tidak sedikit," ujar Wiku dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (22/10).

Prof Wiku Adisasmito. Foto: BNPB

Oleh karena itu, kata Wiku, penetapan subsidi vaksin untuk seluruh masyarakat masih belum bisa dilakukan. Namun, Wiku memastikan garda terdepan, tenaga kesehatan akan tetap diprioritaskan.

"Akan tetapi, pertimbangan subsidi pada kelompok prioritas yang dianggap paling berisiko tertular, maupun kepemilikan peran strategis di masyarakat, akan dilakukan lebih awal untuk menanggulangi status kedaruratan kesehatan masyarakat," ungkapnya.

Wiku memastikan pemerintah akan mengupayakan pemerataan vaksin agar mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Kekebalan kelompok tercapai jika minimal 70 persen penduduk divaksinasi.

Seorang pekerja bekerja di fasilitas pengemasan pembuat vaksin Sinovac Biotech. Foto: Thomas Peter/REUTERS

"Pemerintah telah mengidentifikasi masyarakat yang akan didahulukan untuk mendapatkan vaksinasi wajib. Dan ini gratis," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, menjelaskan, selain program vaksin gratis, pemerintah juga menyiapkan program mandiri.

"Agar penyelenggaraan vaksin tahapannya jelas, siapa saja yang dapat. Ada yang sifatnya vaksin yang dibiayai pemerintah, terutama mereka yang masuk BPI, BPJS Kesehatan. Kedua, vaksin untuk masyarakat dalam bentuk mandiri," kata Airlangga.

"Kedua program ini diharapkan bisa diberi kejelasan jumlahnya. Terkait mandiri, harganya juga jelas, bagaimana pencapaian dan cara memperolehnya, demikian kejelasan tersebut disampaikan ke publik sehingga masyarakat tahu tahapannya," imbuhnya.