Alasan Semarang Tak Terapkan PSBB: Khawatir Kriminalitas Meningkat

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi di kantornya. Foto: Afiati Tsalitsati/Kumparan

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebut kebijakan lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayahnya dapat menimbulkan kegaduhan bahkan menimbulkan potensi meningkatnya kriminalitas.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Hendi dalam acara Sapa Daerah bertajuk 'Pembatasan Kegiatan Vs Produktif dan Aman Hadapi COVID-19' di Kanal Youtube BNPB bersama Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Dalam kesempatan itu, Hendi terlebih dulu menjelaskan bila dalam jangka panjang Kota Semarang disebutnya sudah siap untuk memulai hidup baru berdampingan dengan COVID-19.

“Sebenarnya yang di Semarang sudah berjalan sesuai protokol kesehatan. Contoh PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang kami berlakukan itu mengatur pembatasan sosial budaya dan ekonomi,” kata Hendi, Kamis (4/6).

Dia lantas mengambil contoh penerapan dari segi ekonomi di sektor industri. Di Semarang, kata Hendi, ada sebanyak 9 kawasan industri yang sampai hari ini masih berjalan di tengah Pandemi COVID-19.

“Hanya waktu itu kita sudah tekankan kepada mereka, tolong karyawan dibatasi, misalnya shift pagi biasanya kerja 400 orang itu kita minta untuk diatur jarak,” ucap Hendi.

Hal ini, lanjut dia, juga berlaku bagi restoran dan pedagang kaki lima. Hendi mengatakan, apa pun kebijakan yang diambil sudah pasti akan membuat kehidupan hingga perekonomian berubah drastis.

Namun dengan penerapan PKM itu, kata Hendi, ekonomi masih terus berjalan meski dengan tempo yang melambat. Warganya juga masih bisa bekerja.

“Ya pasti berubah drastis dari sisi pendapatan. Tapi ini adalah upaya kami meskipun ekonomi berjalan dengan lambat tetapi mereka masih bisa melakukan aktivitas kerja,” kata Hendi.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau Hendi (batik) didampingi Kapolrestabes Semarang Kombes Auliansyah Lubis (kiri) saat mengecek kendaraan. Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Hendi berpendapat, selama masa pandemi ini memang banyak warganya yang memiliki tabungan atau simpanan keuangan untuk bertahan. Namun, kata dia, masih lebih banyak warga yang harus bekerja hanya untuk bisa makan.

“Jadi kalau tiba-tiba kita putus seperti Lockdown, PSBB, saya rasa akan timbul kegaduhan yang mengakibatkan potensi kriminalitas meningkat di kota ini,” ujar Hendi.

Di sisi lain, Hendi meyakini tim patroli yang setiap hari bertugas mengedukasi dan mengingatkan masyarakat sudah cukup untuk membuat warganya paham bagaimana memutus mata rantai dan menghindari terpapar COVID-19.

“Kami di semarang sudah mulai membiasakan dari awal. Masyarakat sudah teredukasi bagaimana untuk memutus mata rantai dan bagaimana kemudian tidak terkena COVID-19, in tugas tim patroli setiap hari mengingatkan pada masyarakat seperti itu,” kata dia.

Terlepas dari itu, Hendi mengimbau agar masyarakat khususnya warga Kota Semarang untuk kompak dan komitmen mengikuti anjuran dan ketentuan yang sudah dikeluarkan dari pemerintah.

“Persoalan kedisiplinan mengenai SOP kesehatan itu adalah hal yang mutlak, yang hari ini kalau saya boleh bilang, ini menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai COVID-19,” katanya.

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

*****

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.