Aliansi Semarang Raya Akan Kembali Turun ke Jalan

Sejumlah massa mahasiswa demo di depan gedung DPRD Jawa Tengah, Senin (30/9/2019). Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Seruan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah kembali digaungkan oleh massa yang menamai kelompoknya Aliansi Semarang Raya.

Dalam pesan berantai melalui media sosial, hari ini Rabu (16/10) sekitar pukul 13.00 WIB nanti mereka akan menggelar aksi.

Berdasarkan pesan yang kumparan terima, aksi ini akan mengangkat isu tindakan represif aparat terhadap pengunjuk rasa selama aksi dari tanggal 23-26 September lalu dan menimbulkan korban jiwa.

Selain itu, Aliansi Semarang Raya juga melakukan aksi untuk mengingatkan kembali 7 tuntutan rakyat yang dibawa saat aksi 24 September lalu, yang menurut mereka tak dianggap oleh pemerintah dan DPR.

Dalam edaran ini pula, kelompok Aliansi Semarang Raya meminta seluruh masyarakat Indonesia bersatu untuk tetap melawan, menolak kebangkitan orde baru, melawan korupsi terhadap reformasi.

Pada aksi sebelumnya, massa didominasi peserta dari kalangan mahasiswa. Namun kali ini sejumlah lembaga mahasiswa mengaku tak terlibat.

Mengingat beberapa hari sebelumnya, Kapolda Jawa Tengah Irjen pol Rycko Amelza Dahniel mengklaim jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang takkan ada lagi unjuk rasa.

"Aspirasi tetap disampaikan melalui cara lainnya seperti kegiatan akademis, sosial, hingga kemasyarakatan," kata Rycko beberapa waktu lalu.

Sementara, salah seorang anggota BEM dari Undip, Aditya, saat dikonfirmasi mengatakan, ada kemungkinan sejumlah perwakilan Undip ikut turun saat aksi siang nanti.

Begitu pula dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Walisongo. Sementara itu disampaikan Pryo Ihsan Aji, ketua Dema UIN juga menegaskan pihaknya tak turun dalam aksi siang nanti.

"Dema UIN tidak turun, mungkin nanti ada beberapa mahasiswa ikut. Mereka bergerak atas nama sendiri," ujarnya.

Pantauan kumparan, hingga pukul 11.00 WIB, aktivitas di halaman Gedung DPRD Jateng tampak biasa. Tak ada mobil taktis dan anggota polisi berseragam yang berjaga.

Berikut adalah 7 tuntutan pada saat aksi tanggal 24 September lalu yang akan kembali disuarakan hari ini :

1. Menuntut DPR RI mencabut draft RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan dan segera mengesahkan RUU P-KS, RUU Perlindungan Pekerja Kerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Adat.

2. Menuntut Presiden mengeluarkan PerpuPencabutan UU KPK dan UU Sumber Daya Air.

3. Menuntut Presiden memberikan sanksi tegas pada pelaku pembakaran hutan.

4. Menuntut Kepolisian RI untuk membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis Papua, pejuang HAM dan bertanggung jawab atas pemulihan nama baik setiap aktivis. Menghentikan segala intimidasi terhadap masyarakat Papua..

5. Menuntut Pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemberian jasa layanan kesehatan BPJS yang baik dengan skema pembiayaan yang ditanggung sepenuh oleh Pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

6. Menuntut Pemerintah untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

7. Menuntut Pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang demokratis gratis dan transparan dalam keuangan, menghentikan komersialisasi pendidikan yang mengakibatkan akses pendidikan semakin sulit untuk diperoleh seluruh rakyat Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer, dan mengangkat guru honorer golongan K2 menjadi PNS atau PPPK dan memoratorium kebijakan PPG bagi lulusan LPTK.