Alotnya PDIP Tentukan Cawalkot Pengganti Risma: Whisnu hingga Eri Cahyadi

28 Agustus 2020 15:28 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Eriko Sutarduga dalam acara pengumuman tahap IV Cakada PDIP. Foto: Dok. PDIP
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Eriko Sutarduga dalam acara pengumuman tahap IV Cakada PDIP. Foto: Dok. PDIP
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
DPP PDIP kembali membatalkan pengumuman pasangan calon yang akan diusung di Pilwalkot Surabaya. Hampir seluruh pasangan calon wilayah yang mengikuti Pilkada 2020 sudah diumumkan kecuali di Pilwalkot Surabaya.
ADVERTISEMENT
Proses pencalonan di Pilwalkot Surabaya memang terbilang alot. Pasalnya, untuk mempertahankan kandang Banteng, PDIP harus berhadapan dengan bakal cawalkot Machfud Arifin yang diusung seluruh parpol kecuali PDIP.
Ada sejumlah nama yang tengah digodok PDIP, mulai dari kader internal hingga eksternal. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ada 15 nama yang tengah digodok sebagai cawalkot Surabaya pengganti Tri Rismaharini.
"Jadi, kalau kita lihat nama di kota Surabaya ini ada sekitar 15 nama yang telah diproses dan Ibu Ketua Umum dengan mata hati beliau mengambil keputusan dan beliau memang memiliki hak prerogatif," ujar Hasto dalam konferensi pers usai penyerahan rekomendasi bagi 62 calon kepala daerah secara virtual, Jumat (28/8).
Dari sekian nama, ada yang menguat. Salah satunya adalah kader PDIP yang saat ini menjabat wakil Risma, Whisnu Sakti Buana. Sudah sejak lama nama Whisnu menjadi calon kuat dari internal sebagai cawalkot Surabaya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan di Pengumuman Cakada PDIP Tahap IV. Foto: PDIP
Nama Whisnu juga sudah disetorkan PDIP Surabaya ke DPP sebagai kandidat yang diusulkan. Untuk kader internal, selain Whisnu, beberapa nama lain yang digodok yaitu pengurus DPC Surabaya Dyah Katarina. Untuk calon wakil wali kota, ada nama Armuji, Anugrah Ariyadi, Ony Setiawan, dan Eddy Tarmidi.
ADVERTISEMENT
"Agata, ada nama seperti Armuji, kader kader PDI Perjuangan yang telah membuktikan komitmennya bagi partai," jelas Hasto.
Selain kader, Hasto menyebut muncul juga tokoh eksternal yang masuk pertimbangan partai. Ia adalah Eri Cahyadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.
"Kita melihat bahwa di dalam proses penjaringan dan pemetaan nama yang dilakukan DPP, nama Mas Eri memang masuk di dalam proses itu," tutur dia.
Hasto menyebut, Megawati sudah memiliki keputusan soal siapa yang akan diusung di Surabaya. Hal ini terbukti dari sebuah amplop berisi rekomendasi yang sempat ditunjukkan Puan Maharani saat pengumuman rekomendasi tadi.
Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana saat menghadiri Diseminasi SNI Bangunan Tahan Gempa dan Penelitan Gempa Kota Surabaya, di Auditorium Pusat Riset ITS Surabaya, Kamis (3/10/2019). Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan
Amplop tersebut merupakan surat rekomendasi untuk Pilwalkot Surabaya. Namun, Hasto menyebut amplop itu akan dibuka sambil menunggu momentum yang tepat.
ADVERTISEMENT
"Karena itulah politik yang ada seninya, ini politik yang ada momentumnya, ini politik yang ada element of surprise-nya, ini politik yang ada kesabaran revolusionernya," jelas Hasto.
Proses penentuan cawalkot Surabaya alot. Sejumlah sumber menyebut, internal PDIP masih terbelah mengenai siapa yang akan didukung sebagai cawalkot pengganti Risma.
Di kalangan pengurus PDIP Jatim, nama Whisnu Sakti Buana tak tertandingi. Begitu pun di sebagian besar DPP PDIP. Namun, Risma disebut menginginkan Eri Cahyadi yang menjadi cawalkot Surabaya.
Ada skenario 'mengawinkan' Whisnu dan Eri, yaitu menggabungkan kader internal dan eksternal. Namun, sempat ada yang menyuarakan agar Eri lah yang menjadi cawalkot. Hal ini ditentang oleh pengurus PDIP Jatim dan sejumlah pengurus DPP.
Tri Risma di acara Ngebuburit kumparan. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan
Hasto menampik soal perbedaan pendapat di tubuh PDIP. Menurut dia, keputusan sudah dibuat oleh Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader wajib mentaatinya.
ADVERTISEMENT
"Kami menjaga Surabaya dengan sebaik-baiknya, sehingga sebelum amplop itu dibuka kami diminta untuk turun ke Jawa timur sekaligus bertemu dengan 19 Ketua DPC yang akan mengadakan Pilkada Serentak," kata Hasto.