Anggaran Disunat, Dispar Badung Setop Promosi Wisata ke Luar Negeri

Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) terlihat seusai proses pemasangan modul di Jimbaran, Bali, Kamis (5/7). Foto: Antara/Wira Suryantala

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memangkas dana APBD untuk Dinas Pariwisata (Dispar) sebanyak Rp 12 miliar dari sebelumnya Rp 45 miliar. Pemangkasan ini berdampak pada penghentian seluruh kegiatan promosi di dalam atau pun luar negeri.

Kepala Dispar Badung, I Made Badra, mengatakan anggaran dipangkas karena target dinas pendapatan asli daerah (PAD) Badung terancam tak tercapai. Pemkab Badung tahun ini menargetkan PAD sebesar Rp 6,7 triliun, namun kini yang baru terealisasi sekitar Rp 5 triliun.

“Pendapatan daerah kemungkinan tidak tercapai sesuai dengan target. Jadi, ada rasionalisasi anggaran secara revolusioner,” kata dia saat dihubungi.

Dari anggaran Rp 12 miliar yang dipangkas itu, sekitar Rp 6 miliar seharusnya dipakai untuk kegiatan festival dan promosi wisata. Sisanya, Rp 6 miliar untuk sarana dan prasarana.

“Jadi, tidak ada agenda pariwisata sama sekali, kecuali ada undangan, baru kita datang,” ujar dia.

Ritual Melasti di Kerobokan, Badung Foto: Cisilia Agustina Siahaan/kumparan

Adapun, negara tujuan promosi wisata yang dibatalkan adalah Moskow (Rusia) pada Agustus, Jepang pada September, serta Amerika Serikat dan London (Inggris) pada Oktober dan November.

Sementara itu, festival internasional yang dibatalkan adalah Festival Petitenget, Legian Beach, Kuta Beach, Uluwatu Beach, Sepak bola Pantai, Kompetisi Barong, dan Kompetisi Surving.

Badra memperkirakan hal ini akan berdampak pada kunjungan wisata mancanegara (wisman). Tahun ini, Pemkab Badung menargetkan kedatangan wisatawan 6,8 juta orang, tapi baru terpenuhi sekitar 44 persen.

“Pasti berdampak terhadap target. Karena kita dinas pendapatan kita enggak berhasil, semua perangkat daerah dampak bukan dispar saja," ujar dia.

Dia menjelaskan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan promosi wisata ke Australia, New Zealand, India, Berlin, dan China. “Masing-masing negara anggarannya sekitar Rp 1 miliar,” ujar dia.

Tukad Badung. Foto: Shutterstock

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Promosi Wisata Daerah (BPPD) Ramia Adnyana heran dengan pemangkasan ini. Sebab, sebagai daerah destinasi wisata, Pemkab Badung seharusnya tidak menghentikan kegiatan promosi.

“Menurut pendapat saya kebijakan ini perlu direview kembali, sebab Badung PAD-nya hampir 80% dari pariwisata. Jadi promosi merupakan suatu keharusan. Sebab Badung berkompetisi dengan destinasi lain dari negara lain, seperti Phuket, Chiangmai, Singapore, Langkawi, Borracay, Myanmar, Maldive, Bhutan, dan lain sebagainya,” kata Ramia.

Ia menilai seharusnya Pemkab Badung justru gencar melakukan promosi. Apalagi, jumlah wisman menurun karena situasi politik dan bencana alam.

“Ketika ada international trade show, dan Badung tidak muncul di situ, ini bisa dianggap destinasi kita sudah tidak eksis lagi dan akan diambil kesempatannya oleh pesaing kita. Dan perlu waktu dan biaya yang besar untuk mengembalikan posisi kita bisa eksis kembali sebagai destinasi favorit,”kata dia.

Kebijakan ini juga dinilai dapat berdampak secara langsung bagi pelaku wisata di Badung.