Anggaran Formula E Rp 1,8 T Ditolak PSI, Jakpro Yakin DPRD DKI Setuju

Salah satu mobil listrik yang dipajang dalam konferensi pers Jakarta Formula E-Prix di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Pemprov DKI mengajukan anggaran total Rp 1,8 triliun pada RAPBD 2020 untuk gelaran Formula E 2020. Tapi, hal ini ditolak oleh Fraksi PSI DPRD DKI.

Terkait hal itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pelaksanaan tugas perhelatan Formula E tetap optimistis anggaran untuk mengadakan balap mobil listrik itu dapat disetujui dalam badan anggaran (banggar). Meskipun, PSI akan menolak rancangan anggaran itu karena dianggap tak mendesak.

Corporate Secretary Jakarta Propertindo, Hani Sumarno, mengatakan Formula E diadakan Pemprov DKI untuk memberikan sosialiasi kepada masyarakat agar mengurangi penggunaan energi fosil. Terlebih, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Pergub nomor 82 Tahun 2019 untuk menugaskan Jakpro dalam penyelenggaraan Formula E.

Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo Hani Sumarno, saat menjawab pertanyaan wartawan (15/8/2018). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

"(Optimis anggaran) diterima itu kan enggak mudah juga. Tapi untuk membangun kesamaan visi harus diupayakan. Jadi kita ya optimistis bisa membangun visi bersama. Kita upaya alih dari energi fosil ke energi listrik. Kan sudah jelas itu menyiapkan masa depan lebih baik," kata Hani kepada wartawan, Kamis (7/11).

Hani menjelaskan, Jakpro saat ini mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 767 miliar sebagai modal penyelenggaraan Formula E 2020. Namun, gambaran pendapatan hanya Rp 50 miliar. Hani menjelaskan keuntungan itu hanya hitungan sebagian yang diterima.

"Itu tadi, itu kan yang direct. Jadi itu belum dihitung dengan skala makro. Jadi kalau kita hitung berapa hotel di sini, berapa mereka akan mendapat keuntungan. Kalau kita hitung berapa hotel di sini berapa mereka akan mendapatkan keuntungan jadi ini yang dihitung ini dari sisi commercial direct," tutup dia.

Situasi balapan Formula E di Roma (Ilustrasi). Foto: AFP/Andreas Solaro

Ia kemudian menepis anggapan PSI yang menyebut tak terdapat kajian investasi yang jelas sebelum pelaksanaan berlangsung. Hani menyebut pihaknya telah memiliki kajian matang di seluruh aspek.

"Sebelum siapa pun minta, standar di tempat kami itu begitu. Pertama ada pra FS (feasibility study atau uji kelayakan). Kemudian dibuat feasibility study, bukan hanya keekonomian saja. Tapi juga dari sisi sosial, dari sisi geoteknologi, dari sisi futuristik, urban regeneration, semuanya holistik. Dan keekonomian itu sudah pasti," ucapnya.

Konferensi pers Jakarta Formula E-Prix di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/9). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Pemprov DKI Jakarta sudah mengajukan anggaran untuk commitment fee Rp 360 miliar pada APBD-P 2019. Untuk APBD 2020, PT Jakpro dan Dispora DKI Jakarta mengajukan anggaran untuk persiapan dan pelaksanaan Formula E.

Pemprov mengajukan Rp 934 miliar untuk penyelenggaraan dan asuransi, Rp 306 miliar untuk pelaksanaan, dan Rp 600 miliar untuk sosialisasi. Seluruh anggaran yang masuk dalam KUA-PPAS itu sudah dibahas di Komisi E dan disetujui.

Konfrensi pers PSI DKI soal perhelatan Formula E. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI menganggap perhelatan Formula E tak perlu dilakukan di tengah defisit anggaran daerah. Untuk itu, Anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra mengatakan pihaknya akan berupaya untuk membatalkan anggaran Formula E melalui rapat badan anggaran (banggar).

"Memang ketika rapat pembahasan kita sudah membahas ini. Tapi kami akan mencoba membatalkan pada saat proses banggar. Kami sedang bangun komunikasi, kebetulan dari 106 (anggota), lebih setengah anggota dewan baru. kami mencoba komunikasi angggota dewan lain untuk menyamakan visi dan misi," ucap Ara sapaan Anggara Wicitra.