Anggaran Penanganan Corona di Jatim Bertambah Jadi Rp 2,3 T

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Pemprov Jatim menganggarkan Rp 2,38 triliun untuk mengatasi dampak pandemi virus corona. Anggaran tersebut melebihi rencana awal sebesar Rp 1 triliun,

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan anggaran tersebut mencakup upaya promotif, kuratif, tracing, hingga sosial dan ekonomi.

"Dari realokasi maupun refocusing anggaran Pemprov Jatim untuk penanganan COVID-19 kami estimasikan sekitar Rp 2,38 triliun atau hampir 6,8 persen dari kekuatan APBD Jatim 2020," kata Khofifah di rumah dinasnya, Surabaya, Jumat (3/4).

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, basis data penanganan dampak COVID-19 adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Nantinya, data tersebut digunakan untuk memetakan mekanisme penyaluran bantuan.

"Di pedesaan ada sekitar 4,73 juta KK (Kepala Keluarga), di mana 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS dan 1 juta KK belum masuk DTKS. Sedangkan di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK, di mana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS," terangnya.

Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memaparkan update kasus COVID-19 di Jawa Timur. Foto: Dok. Istimewa

Selain itu, masyarakat di wilayah kepulauan Jatim juga perlu mendapat perhatian khusus. Sebab, mereka kesulitan menjual hasil tangkap di tengah pandemi corona ini.

"Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi tugas Pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota," imbuhnya.

Khofifah berharap, kebijakan ini bisa diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota di Jatim, agar bantuan yang diberikan untuk penanganan dampak COVID-19 bisa lebih kuat.

Ia menilai, penanganan dampak sosial ekonomi memang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sehingga membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemprov, maupun pemerintah kabupaten/kota.

"Saya berharap para bupati/wali kota di Jatim juga bisa merealokasi atau refocusing anggaran APBD nya kisaran 6-7 persen untuk penanaganan Covid-19," pungkanya.

***

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!