Anggaran Terbatas, Disdik DKI Tunda Renovasi 30 Sekolah Tahun 2020

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Pemprov DKI Jakarta mengajukan RAPBD 2020 senilai Rp 87,9 triliun. Nilai ini berkurang dari angka Rp 95 triliun yang diajukan pada Juli 2019.

Hal ini berdampak pada sejumlah program yang mengalami efisiensi. Salah satunya, yakni renovasierenovasi sekolah. Karena adanya efisiensi ini, Pemprov DKI Jakarta menunda renovasi 30 sekolah pada 2020.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh, mengatakan saat pembahasan awal KUA-PPAS pihaknya mengajukan anggaran 86 sekolah. Tapi, dalam perjalanannya akhirnya disepakati hanya merenovasi 56 sekolah pada 2020.

“Bukan dipotong, bukan dipangkas. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Artinya kan begini, tentu semua orang ingin bangunan sekolahnya bagus, semua kan mengusulkan. Tapi pada saat kita hanya punya sumber daya yang terbatas, maka kemudian yang kita lakukan adalah prioritas,” ungkap Syaefuloh di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaifulloh Hidayat. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Syaefuloh menjelaskan, 86 sekolah yang sebelumnya diajukan untuk direnov, adalah sekolah-sekolah yang memang membutuhkan. Namun, dari 86 itu, tidak semuanya dalam kategori mendesak untuk direhab.

“Memang 86 itu perlu direnov. Tapi pada saat sumber dayanya terbatas, dan kami meneliti kembali, oh ternyata ada beberapa yang sangat memungkinkan untuk ditunda. Ditunda 30,” ujarnya.

Menurut Syaefuloh, 30 sekolah yang tertunda tersebut akan dimasukkan sebagai prioritas dalam rencana anggaran tahun 2021.

“Itu prioritas 2021,” ujarnya.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta memang sempat menjadi sorotan karena muncul anggaran lem aibon. Karena itu, sampai saat ini, Syaefuloh terus mengawasi input kegiatan dalam RAPBD 2020.

Saat ini, Disdik DKI masih terus membicarakan dan menyisir anggaran pendidikan daerah bersama Komisi C DPRD DKI. Dalam proses itu, DPRD intens mempertanyakan berbagai mata anggaran dalam rancangan Disdik.

Ilustrasi Sekolah. Foto: Shutter Stock

Salah satu yang masih dipertanyakan yaitu penganggaran untuk PAUD. Dalam mata anggaran itu, DPRD meminta Disdik memangkas sejumlah item belanja Disdik untuk operasional PAUD, yang dinilai tidak terlalu besar, seperti belanja komputer, rak buku hingga belanja printer.

“Oke komputernya bisa kita terima ya, tapi harga itu memang ketinggian. Rp 8 juta maksimal ya,” Ketua Komisi E Iman Satria, menyorot item belanja Disdik.