Anggota DPR Gerindra Soroti Kenaikan Anggaran Pemilu Serentak 2024

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) 24 calon anggota KPU-Bawaslu masih berlangsung di Komisi II DPR RI hari ini hingga Rabu (16/2) esok.

Dalam kesempatan tanya jawab, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Irwan Ardi Hasman, bertanya kepada calon anggota KPU Mochammad Afifuddin terkait anggaran Pemilu Serentak 2024. Menurut dia, terjadi kenaikan signifikan dari Pemilu 2019 sebesar Rp 25 triliun menjadi Rp 86 triliun untuk Pemilu Serentak 2024 mendatang.

“Kita ketahui bersama bahwa KPU sudah ajukan anggaran sebesar 86 triliun lebih di Pemilu 2024. Sedangkan di [Pemilu] 2019, [anggaran] sekitar hanya Rp 25 triliun. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan anggaran yang diusulkan KPU?” tanya Irwan di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Selasa (15/2).

Afifudin pun menilai perlunya rasionalisasi atas kenaikan anggaran tersebut, terlebih Pemilu Serentak dibentuk dengan tujuan menghemat anggaran negara.

“Anggaran KPU saya kira kita harus rasionalisasikan. Bahwa salah satu tujuan Pemilu Serentak adalah untuk efektifkan atau hemat anggaran. Maka ketika anggaran menjadi lebih mahal, itu jadi refleksi untuk kita pikirkan bersama,” jawab Afif.

Karena itu, mantan anggota Bawaslu RI tersebut juga meminta lembaga terkait dan Komisi II DPR memikirkannya karena kenaikan anggaran tidak sesuai dengan tujuan Pemilu Serentak.

“Saya kira teman-teman di Komisi II dan juga penyelenggara (Pemilu) dalam situasi yang merefleksikan. Kenapa usulan Pemilu serentak yang harusnya lebih murah malah semakin mahal?,” tanya dia.

“Nah ini, saya tidak bisa jawab di sini,” lanjutnya singkat.

Sebelumnya, anggota KPU Hasyim Asyari menjelaskan tingginya anggaran karena dipergunakan untuk rangkaian Pemilu terhitung tahun 2022 hingga 2025.

“Itu enggak satu tahun, untuk 2022-2025. Itu multi use, puncaknya di 2024. Memang ada kenaikan-kenaikan, yang kami masukan sarana kerja dan gudang, karena enggak semua di kabupaten/kota di Indonesia ada kantor KPU,” kata Hasyim dalam diskusi YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI), Jumat (24/9).

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meyakini estimasi anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat ditekan. Dia menilai tak akan ada hambatan, termasuk soal anggaran, apabila KPU cerdas dalam meminimalisir dan mengefisienkan tahapan pemilu dan pilkada tersebut.

“Anggaran yang lebih dari sekian ratus triliun, menurut saya sangat berlebihan di masa pandemi. Banyak yang bisa dipotong. Tahapan-tahapan sekian banyak itu bisa dikurangi dengan cara membuat pola kegiatan, maka anggaran bisa ditekan sedemikian rupa,” kata Junimart dalam diskusi di YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI), Kamis (23/9).