Anggota DPR NasDem Tolak Vaksin Dijual: Jangan Ambil Keuntungan dalam Kesempitan

12 Juli 2021 18:03 WIB
·
waktu baca 2 menit
clock
Diperbarui 13 Agustus 2021 14:03 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah warga antre mengikuti vaksinasi COVID-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/7/2021).  Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah warga antre mengikuti vaksinasi COVID-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi sepakat vaksinasi berbayar yang sediakan dijual Kimia Farma, sebaiknya dibatalkan. Sebab, ia khawatir hal itu menimbulkan gejolak di masyarakat yang sejak awal mendapatkan informasi bahwa vaksin corona gratis.
ADVERTISEMENT
"Tujuannya baik tapi terkesan grusa grusu. Saya setuju ditunda dan hendaknya sosialisasi yang transparan benar-benar dilakukan agar tidak memunculkan banyak tafsir dan pemerintah atau pihak-pihak tertentu dianggap mengomersialisasikan pandemi COVID-19," kata Nurhadi, saat dimintai tanggapan, Senin (12/7).
Pasalnya, menurut Nurhadi, selama ini masyarakat mengetahui bahwa vaksin gratis karena menjadi tanggung jawab pemerintah dalam masa pandemi corona.
"Jangan sampai isu ini menjadi gejolak di masyarakat dan mengganggu program yang relatif sudah berjalan dengan baik," beber politikus NasDem ini.
"Semua pihak, khususnya pemerintah harus menahan diri. Jangan membuat kebijakan atau keputusan yang kontraproduktif. Jangan mengambil keuntungan dalam kesempitan," sambung Nurhadi.
Lebih lanjut, Nurhadi menegaskan, rencana vaksinasi berbayar itu seharusnya disampaikan dulu ke DPR (Komisi IX). Karena, sejak awal, dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini sudah diputuskan bahwa vaksinasi untuk rakyat adalah tidak berbayar alias vaksin gratis.
Anggota Komisi IX F-NasDem Nurhadi. Foto: Dok. Pribadi
Karenanya, Nurhadi menilai, ketika muncul kebijakan vaksinasi mandiri cukup membingungkan. Apalagi Komisi IX DPR juga tidak pernah diajak bicara.
ADVERTISEMENT
"Karena itu harus dipertimbangkan lagi. Ditinjau ulang lagi. Untuk menciptakan herd immunity diperlukan kesiapan pemerintah dan kesadaran masyarakat secara menyeluruh," kata Nurhadi.
"Saya khawatir ada anggapan di masyarakat luas, bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini negara berbisnis dengan rakyatnya," tutup legislator dapil Jatim ini.
Diberitakan sebelumnya, Kimia Farma telah menunda vaksinasi berbayar yang sejatinya dimulai hari ini. Namun, tetap saja, menunda artinya bukan membatalkan.
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro, melalui pesan singkat.