News
·
15 September 2021 18:50
·
waktu baca 3 menit

Anggota DPR PKS Minta Ada Skala Prioritas Alokasi Dana Abadi Pesantren

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Anggota DPR PKS Minta Ada Skala Prioritas Alokasi Dana Abadi Pesantren (112464)
searchPerbesar
Ilustrasi pesantren Foto: Getty Images
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menerangkan belum ada pembahasan lebih lanjut terkait anggaran yang disediakan pemerintah untuk alokasi dana abadi pesantren. Menurut dia, perlu dibentuk badan khusus untuk menangani pengelolaan dana abadi pesantren.
ADVERTISEMENT
“Itu kan baru keluar Perpresnya. Kita harus bicarakan dulu polanya, seperti apa anggarannya. Kalau Perpresnya cukup ya [diatur pakai] itu, tapi kalau kurang [nanti] dibuat Peraturan Menterinya,” kata Iskan kepada kumparan, Rabu (15/9).
“Realisasinya masih lama itu. Harus ada badan penampungannya atau semacam apa kan, untuk pengelolaannya,” imbuh dia.
Iskan berharap semua pesantren bisa mendapat dana abadi pesantren. Tetapi jika tidak, dia pun menyarankan ada skala prioritas.
“Ditentukan dulu jatah madrasah dan pesantren tuh berapa. Mungkin nanti enggak terpenuhi semua pesantren, harus dibuat skala prioritasnya. Kalau umpamanya prioritasnya yang paling minim sarana, atau apa, itu nanti Kemenag kan punya datanya. Nanti akan dibahas di DPR dalam bentuk anggaran dan sebagainya,” papar Iskan.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Iskan menerangkan 90% dari sekitar 30 ribu pesantren di Indonesia banyak yang tak mendapat bantuan. Hanya ada puluhan pesantren yang terdanai dengan baik.
“Daerah-daerah terpencil di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara itu kan banyak yang sekarang mau ujian online saja enggak ada jaringan. Model-model gitu kan harus dibantu. Mungkin sanitasinya kurang bagus,” tutur dia.
Anggota DPR PKS Minta Ada Skala Prioritas Alokasi Dana Abadi Pesantren (112465)
searchPerbesar
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Foto: Dok. Kemenag
Sehingga Iskan berharap anggaran yang nantinya disediakan pemerintah untuk dana abadi pesantren adil. Adapun saat terealisasi, ia mengimbau pemerintah untuk mengedepankan transparansi penggunaan dana.
“Menag harus perjuangkan dana yang didapat madrasah adil [dibandingkan] dengan sekolah-sekolah umum. Kalau sudah dapat didistribusikan dengan skala prioritas, madrasah atau pesantren yang terpuruk dululah yang dibantu,” ucapnya.
“Kalau soal bantuan kan sudah ada aturannya. Kalau ada yang menyimpang sudah ada skemanya, tinggal penegakan hukum saja,” tandas dia.
ADVERTISEMENT
Jokowi Teken Perpres Atur Dana Abadi Pesantren
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Presiden Jokowi telah meneken Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren pada 2 September lalu.
Perpres ini merupakan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Salah satu yang diatur dalam perpres tersebut adalah dana abadi pesantren.
Dana abadi pesantren merupakan salah satu sumber pendanaan yang disediakan pemerintah untuk kegiatan-kegiatan di pondok pesantren.
Penyediaan dan pengelolaan dana abadi pesantren diatur di Pasal 4 dalam Perpres tersebut. Berikut bunyi Pasal 4:
Pendanaan penyelenggaraan pesantren bersumber dari:
a. masyarakat;
b. Pemerintah Pusat;
c. Pemerintah Daerah;
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
e. Dana Abadi Pesantren.
Perpres sebanyak 13 halaman ini turut mengatur detail bagaimana dana abadi pesantren ini bisa menjamin pendanaan program pendidikan di pesantren.
ADVERTISEMENT