Anggota DPR PKS: Pelaksanaan PPKM Harus Ada Evaluasi, Jangan Hanya Ganti Istilah

Seorang pekerja menutup restoran saat pemberlakuan PPKM di kawasan Blok M Jakarta, Rabu (21/7/2021). Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

Pemerintah kini mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 1-4. Istilah penanganan COVID-19 di Indonesia menuai kritik karena indikator penanganan dianggap tidak jelas.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar mengevaluasi PPKM secara menyeluruh dan jangan hanya gonta ganti istilah.

“Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Angka positivity rate kita juga meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir," kata Netty, Kamis (22/7).

Netty menilai klaim kasus positif COVID-19 mengalami penurunan tidak bermakna apa-apa jika testing rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM.

"Misalnya berapa rerata tingkat BOR yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD, dan alkes lainnya," bebernya.

Anggota Komisi IX DPR F-PKS, Netty Prasetiyani. Foto: PKS

Menurut Netty, data kuantitatif tersebut penting diperhatikan mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka.

"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," urai Netty.

Lebih lanjut, Netty mempertanyakan apakah pencairan insentif nakes dan klaim rumah sakit sudah dibayarkan. Ia juga mempertanyakan bagaimana perhatian terhadap nakes yang masih menjadi pertanyaan.

"Baru-baru ini kita mendengar nakes mengundurkan diri, bahkan ada meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah. Pemerintah perlu introspeksi dan membenahi manajemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh," jelasnya.

Netty menegaskan indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM juga dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi corona harian. Ia pun meminta pemerintah menjelaskan bagaimana strategi mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan menjadi 5 juta dosis per hari.

"Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi belum jelas,” sindirnya.

Lalu yang tak kalah penting, Netty meminta pemerintah tidak abai pada kebutuhan rakyat di masa PPKM. Ia mengingatkan pemerintah agar jangan mengabaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM.

"Rakyat butuh makan untuk bertahan hidup. Jangan lagi ada keterlambatan pencairan bansos. Jika pemerintah mengimbangi perpanjangan pembatasan dengan penunaian kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati, dan mendukung kebijakan tersebut," pungkasnya.

PPKM Level 1 hingga Level 4 diatur dalam Inmendagri. Selanjutnya, kepala daerah akan membuat aturan turunannya untuk penanganan di level daerah.