Anggota F-PSI DKI Minta Anies Pakai Silpa untuk Biaya Tak Terduga Corona

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta menghadiri rapat paripurna DKI Jakarta dalam rangka Peringatan HUT ke-494 Jakarta. Foto: Pemprov DKI Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, hari ini melakukan sidang paripurna di hadapan setiap fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta, Senin (2/8).

Pada rapat paripurna sebelumnya, Riza telah menyerahkan usulan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 kepada DPRD DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Anthony Winza, menyampaikan penolakan perubahan RPJMD Tahun 2017-2022.

Dia menilai, Anies seharusnya menjawab tantangan dan menjalankan program-program yang telah direncanakan.

“Pemprov DKI Jakarta lari dari tanggung jawab melaksanakan program, dan tidak menjawab 10 dari 16 tantangan-tantangan akibat pandemi Covid-19,” ujar Anthony saat pembacaan pandangan umum Fraksi PSI terhadap RPJMD Tahun 2017-2022, Senin (2/8).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) berupa beras di Gudang Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta, Kamis (29/7). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Lanjutnya, usulan perubahan RPJMD juga dinilai tidak dapat memenuhi aspek legalitas dan aspek substansi yang dipersyaratkan. Pemprov DKI Jakarta harusnya mampu membuktikan terpenuhinya 3 (tiga) syarat yang tertulis pada Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Anthony juga menjelaskan tidak ditemukan solusi untuk pemulihan ekonomi pada pandemi COVID-19 di dalam RPJMD 2017-2022 yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Tetapi malah menggunakan dana pinjaman PEN untuk proyek “mercusuar” yang cenderung politis, seperti pembangunan Jakarta International Stadium.

“Ingat, saat ini rakyat bukan butuh stadium yang megah, rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh makan, rakyat sedang lapar,” jelasnya.

Minta BTT COVID-19 Dibuka

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan mengunjungi salah satu Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu(1/8). Foto: PPID Jakarta

Selain itu, PSI juga mendesak Pemprov DKI untuk membuka rincian dana BTT senilai Rp 5,52 triliun yang selama ini dipakai untuk penanganan corona.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah menghabiskan Rp 918 miliar untuk sektor kesehatan dan Rp 3,78 triliun untuk jaring pengaman sosial. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai detail alokasi dan penggunaan dana BTT tersebut.

“Fungsi pengawasan DPRD tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk mengawasi apakah penggunaan dana tersebut sudah tepat sasaran,” kata Anthony.

Dirinya menyoroti alokasi dana BTT untuk kesehatan karena kapasitas Labkesda masih belum banyak peningkatan dari tahun lalu. Padahal saat ini tracing bergantung kepada kapasitas testing.

“Hal ini menjadi bukti bahwa belum ada fokus penganggaran BTT pada program peningkatan kapasitas Labkesda yang berpotensi memperlambat kegiatan tracing di Puskesmas,” lanjut Anthony.

Saat ini, Labkesda hanya mampu mengakomodir 30 persen kebutuhan testing harian dan positivity rate pekan ini masih di atas 15 persen, padahal standar positivity rate WHO berada di angka 5 persen.

BTT Bisa Pakai SILPA

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke RSUD Budhi Asih dan RSKD Duren Sawit. Foto: Pemprov DKI Jakarta

PSI pun juga menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 5,165 triliun pada APBD DKI Jakarta Tahun 2020 dan meminta untuk dikembalikan.

“Keberadaan SILPA sebesar Rp 5,17 triliun membuktikan bahwa Pemprov DKI tidak membutuhkan Dana Cadangan Daerah. Kami meminta agar Dana Cadangan Daerah yang telah dicairkan itu jangan menganggur,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemprov DKI juga telah mencairkan Dana Cadangan Daerah sebesar Rp 1,47 triliun dengan alasan untuk dampak COVID-19 sangat memukul perekonomian Jakarta, sehingga berimbas pada penurunan penerimaan daerah.

Oleh karena itu, Anthony meminta apabila Dana Cadangan Daerah yang telah dicairkan tersebut dipakai untuk program-program yang tidak jelas urgensinya, maka dana sebesar Rp 1,47 triliun tersebut harus dikembalikan ke dalam Dana Cadangan Daerah.

“Ini agar DKI memiliki ketahanan keuangan daerah yang baik,” pungkasnya.