Anggota Komisi I DPR: Negara Harus Punya Cyber Army, Cegah Kebocoran Data

10 September 2022 15:23 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Seorang karyawan menunjukkan jumlah kebocoran data di internet melalui situs web www.periksadata.com di Jakarta, Senin (5/9/2022). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
zoom-in-whitePerbesar
Seorang karyawan menunjukkan jumlah kebocoran data di internet melalui situs web www.periksadata.com di Jakarta, Senin (5/9/2022). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mengusulkan pembentukan Cyber Army untuk mencegah terjadinya kebocoran data yang semakin marak terjadi.
ADVERTISEMENT
Terbaru, data milik pemerintah RI berupa surat yang ditujukan kepada Presiden RI Jokowi dan dokumen BIN berlabel rahasia pada 2019-2021 diduga bocor di internet oleh pelaku hacker dengan nickname Bjorka.
"Saya sejak awal menyerukan Indonesia harus punya cyber army. Maksud saya, bukan pasukan cyber bersenjata gitu, bukan. Tapi orang yang mengelola data lembaga," ujarnya saat diskusi virtual yang digelar Trijaya FM bertajuk Darurat Perlindungan Data Pribadi, Sabtu (10/9).
Ia menjelaskan, pasukan cyber tersebut nantinya diberikan rangkaian pelatihan dengan spesifikasi seperti Kopassus supaya memiliki jiwa patriotisme tinggi.
Sebab, menurut Sukamta, memiliki kemampuan dalam bidang security data tidak cukup.
"Mereka diberi training seperti Kopassus, dilatih agar punya jiwa semangat perjuangan. ah dia dipekerjakan di situ. Bayangkan orang sangat ahli tapi kepribadiannya rapuh. Ini membahayakan dan sistemik," lanjutnya.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
Selain membentuk cyber army, politikus PKS tersebut juga mendorong agar para kementerian dan lembaga yang tengah mengalami kebocoran data segera berbenah diri tanpa menyalahkan satu sama lain.
ADVERTISEMENT
Ia tak menyebut secara rinci, namun sejumlah lembaga menyebutkan sudah memiliki jaminan enkripsi data yang mumpuni. Namun Sukamta menyebut hal itu masihlah belum cukup.
"Saya merasa kementerian dan lembaga itu berpuas diri. Sifat defensive tidak menolong. Enkripsi itu bagus tapi nggak jaminan juga kecepatan komputer yang bagus, apalagi ada super komputer. Berapa hari, berapa jam, juga bisa jebol. Enkripsi hanya salah satu pintu keamanan," ujarnya.
"Jadi sekarang nggak perlu bilang, 'ini bukan saya', tapi ayo bareng-bareng, selesaikan," tandasnya.