Anggota Komisi I soal Alpalhankam: Jangan Sampai Anak Cucu Tanggung Utang

Dave Laksono, anggota fraksi Golkar Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Komisi I DPR RI mempertanyakan rencana pengadaan Alpalhankam oleh Kemhan. Penyebabnya, pengadaan Alpalhankam ini direncanakan memakan anggaran Rp 1,7 kuadriliun melalu skema utang luar negeri.

"Ada beberapa kekhawatiran dari saya juga, dari teman-teman juga, ini pembeliannya segini besar untuk operasionalnya perawatan dan segala macam bagaimana? Ya katakanlah kalau kita bisa membeli tapi kan utang negara juga secara panjang cukup besar. Kedua, biaya operasional bagaimana?" kata Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono, Selasa (1/6).

Dave menyadari bahwa menggunakan skema utang luar negeri dalam pengadaan alutsista memang cukup normal. Apalagi, dengan perencanaan anggaran yang sangat besar.

Defile Alutsista TNI saat HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta TImur, Sabtu (5/10/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Namun, Ketua DPP Golkar ini mengingatkan, jangan sampai skema pinjaman luar negeri ini malah menyulitkan generasi muda ke depan.

"Kan memang itu normal. Semua negara pasti punya cuma. Ini kan mendadak kita ini utangnya jumlah berapa, terus tadi ditambahin dengan ribuan itu. Ini kan nanti beban utang ke depan," ujarnya.

"Jangan sampai nanti selesai pemerintah dan tahap berikutnya anak, cucu mendatang masih terus menanggung utang-utang karena kebijakan lampau," tambah Dave.

Dave meminta agar rencana ini dibahas secara mendalam terlebih dulu. Termasuk, skema pembayaran utang agar tidak menjadi beban.

"Prosesnya harus benar-benar dilakukan sesuai arah. Jangan sampai niatan mulia ini justru akhirnya malah menyusahkan," jelasnya.