kumparan
search-gray
News11 November 2019 19:43

Anggota Komisi II DPR Usul Tes Kesehatan bagi KPPS, KPU Malah Khawatir

Konten Redaksi kumparan
PTR, PELUNCURAN PILKADA KOTA PALU 2020
Komisioner KPU Kota Palu menghadiri acara peluncuran pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu di Lapangan Vatulemo, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (8/11). Foto: ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Komisi II DPR menyoroti soal fasilitas untuk petugas lapangan jelang Pilkada 2020. Petugas yang perlu diperhatikan mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
ADVERTISEMENT
Komisi II DPR mengungkit soal ini dalam rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/11).
Salah satu yang menyoroti hal ini adalah anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Sukamto. Dia meminta agar ada general check-up untuk para petugas KPPS, PPS, dan PPK. Dia bahkan mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan para petugas lapangan tersebut dibiayai oleh negara.
Ketua KPU Arief Budiman kemudian merespons usul tersebut. Arief menyambut dengan senang hati usul tersebut jika pemerintah memang mampu membiayai general check-up untuk para petugas lapangan.
"Saya tentu setuju negara membiayai general check-up untuk mereka, tetapi pengalaman kita pembahasan badan ad hoc untuk pileg dan pilpres saja kami mengusulkan agar mereka diberi asuransi yang biayanya enggak sebesar general check-up, itu tidak dapat dipenuhi, Pak. Tapi kalau usulan ini diajukan dan disetujui tentu kami sangat senang," ujar Arief.
ADVERTISEMENT
Arief menambahkan, pemerintah saja tak mampu menaikkan honor para petugas lapangan. Padahal, KPU sempat mengusulkan untuk menaikkan honor petugas KPPS yang semula Rp 550.000 untuk ketua dan Rp 500.000 untuk anggota dinaikkan menjadi Rp 1 juta. Namun, pemerintah tak menyanggupinya.
RDP Komisi II DPR
Suasana RDP Komisi II DPR dengan KPU membahas PKPU Pilkada 2020. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Sementara untuk usul para petugas lapangan melakukan general check-up dengan biaya sendiri, Arief meragukan hal itu. Sebab, biaya untuk melakukan general check-up tak sedikit.
"Kalau untuk penyelenggara permanen kita general check up. Yang tidak adalah badan ad hoc, PPK, PPS dan KPPS. Jadi kalau mereka harus general check-up, saya tidak yakin. Saya khawatir kalau syarat itu diberlakukan, enggak akan ada yang bisa memenuhi syarat itu," tuturnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white