Anggota Komisi II: Honor KPPS Boleh Naik dari Rp 500 Ribu, tapi Jangan UMR

Petugas KPPS berkostum super hero mengarahkan warga untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara usai mencoblos di TPS 14, Perumahan Citraland, Surabaya. Foto: Moch Asim/Antara Foto

Usulan anggaran KPU untuk Pemilu 2024 masih menjadi perdebatan di DPR. Usulan anggaran senilai Rp 86,2 triliun tersebut dinilai terlalu fantastis, terlebih jika mengingat Indonesia masih di tengah masa pandemi corona.

Anggota Komisi II Fraksi PAN, Guspardi Gaus, maklum bahwa kenaikan anggaran salah satunya dimaksudkan untuk kesejahteraan petugas KPU di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Tetapi ia tak setuju jika naik terlalu fantastis hingga 3-5 kali lipat.

“Saya kritisi anggaran jumbo. Pemilu 2014 anggaran cuma Rp 14 triliun, di 2019 Rp 25,5 triliun. Sekarang diajukan Rp 86,2 triliun. Ini naik luar biasa, 3 kali lipat anggaran 2019. Ingin naik silakan, menambah kesejahteraan panitia [penyelenggaraan pemilu] itu keniscayaan. Tapi jangan kita terkesan menghambur dana,” kata Guspardi dalam diskusi di YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI), Jumat (24/9).

“Perlu dicatat bersama bagaimana pelaksanaan pilpres, pileg, pilkada dalam pandemi dan situasi ekonomi sulit. Itu yang [perlu] jadi tolok ukur anggaran dan program KPU,” imbuh dia.

Anggota Komisi II DPR F-PAN Guspardi Gaus. Foto: Instagram/@guspardi.gaus

Sebagaimana diketahui pada Pemilu 2019, ratusan anggota KPPS meninggal dunia akibat beban kerja berlebih. Guspardi mengungkap, honor yang didapat para anggota berkisar Rp 500 ribu.

Karena itu dia setuju jika ada kenaikan anggaran Pemilu 2024 jika salah satu tujuannya untuk menaikkan honor para anggota KPPS. Namun ia menekankan tak setuju jika kenaikan honor berlebihan.

Kendati demikian, Anggota Komisi II Fraksi Demokrat, Anwar Hafid, lain pendapat dengan Guspardi. Dilihat dari pentingnya pemilu sebagai pesta demokrasi, ia justru menilai anggaran Rp 86,2 triliun cukup kecil.

Petugas berkostum Captain America berjaga di TPS 14, Perumahan Citraland, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/12). Foto: Juni Kriswanto / AFP

“Anggaran kalau bagi saya Rp 86,2 triliun enggak masalah. Yang diajukan KPU untuk pesta demokrasi membangun bangsa masih terlalu kecil. Kita paham kita di era pandemi, tapi kan Rp 86,2 triliun bukan [hanya untuk] 2022, tapi sampai 2024,” kata Anwar dalam kesempatan yang sama.

Adapun menurutnya honor senilai Rp 1-2 juta sangat pantas untuk anggota KPPS.

“Menurut saya anggaran KPU rasional, apalagi bagaimana meningkatkan kesejahteraan penyelenggara ad hoc KPPS yang kerja siang malam. Jangan sampai kita hargai mereka dengan harga yang tidak sesuai kerja mereka,” ujar dia.

“Soal penyelenggara di hari H, honor Rp 1-2 juta, saya pikir itu wajar untuk mereka yang bekerja bagaimana membentuk organ-organ negara ini,” tandasnya.