Anggota Komisi IX: Jangan Sampai Ada Perang Harga Vaksin Corona

Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Vaksin COVID-19 Sinovac asal China kloter pertama tiba di Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis pada Minggu (6/12) malam. Anggota komisi IX Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, pun menyoroti pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat terkait kedatangan vaksin tersebut.

Kurniasih mengatakan seharusnya pemerintah memberikan informasi terkait vaksin Sinovac yang masih dalam tahap uji klinis tahap III agar tak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selain itu, proses sertifikasi halal juga perlu disampaikan.

Selain itu, seluruh vaksin COVID-19 yang beredar wajib mengantongi izin edar dari BPOM setelah prasyarat ketat Emergency Use Authorization (EUA) sudah terpenuhi.

"Kedatangan vaksin Sinovac ini perlu ditambahkan informasi bagaimana hasil uji klinis tahap III dan sudah sampai di mana izin edar dari BPOM dan sertifikasi halal. Saya lihat belum ada narasi itu dalam informasi kedatangan vaksin saat ini," kata Kurniasih, Senin (7/12).

Anggota Komisi IX F-PKS Kurniasih Mufidayati. Foto: Dok. Pribadi

Ketua DPP PKS itu pun mengatakan saat ini komisi IX DPR belum menerima kepastian terkait hasil uji klinis III vaksin Sinovac hingga perkembangan sertifikasi halal.

“Kami saja di Komisi IX resah karena belum tahu pasti hasil uji klinis, izin edar BPOM dan sertifikasi halalnya bagaimana?," kata dia.

Selain cara komunikasi yang tak utuh, Kurniasih juga menyoroti terbukanya opsi vaksinasi mandiri dapat dilakukan oleh BUMN. Dia tak ingin aturan ini justru menimbulkan perang harga.

Petugas menaikkan kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac ke atas truk di Bandara Soekarno-Hatta Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Karena itu, menurut dia, sebaiknya aturan itu ini harus disertai dengan mekanisme atau aturan bahwa pengelolaan vaksin ini tidak dengan sistem pengelolaan business as usual. Ia menekankan rakyat sedang dalam situasi berat saat ini.

“Jangan terjadi perang harga yang kemudian justru lebih kuat motif ekonomi dibandingkan penanganan kesehatan masyarakat dalam masa pandemi," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan idealnya vaksinasi dilakukan dalam rangka pencapaian kekebalan kelompok merupakan kewajiban negara. Sebab kekebalan kelompok bagian dari strategi penanganan bencana untuk mencapai herd immunity.