Anggota Komisi X Pertanyakan Pengadaan Laptop Kemdikbud: Memang Perlu Sekarang?

29 Juli 2021 15:25 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ledia Hanifa, anggota DPR RI Fraksi PKS. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ledia Hanifa, anggota DPR RI Fraksi PKS. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amalia mempertanyakan program pengadaan laptop Zyrex yang dilakukan Kemdikbud Ristek. Sebab, jumlah anggaran pengadaan laptop ini cukup besar yaitu Rp 700 miliar.
ADVERTISEMENT
Ledia mempertanyakan apakah program tersebut dapat memberikan hasil bermanfaat. Ia juga memberikan catatan bahwa ada beberapa program Kemdikbud yang tidak memberikan manfaat besar setelah dijalankan.
"Gini, harusnya kita memikirkan apakah itu nanti bisa benar-benar menyelesaikan. Karena ini beberapa kali Kemendikbud itu enggak ngitung bikin program itu. Tidak berhitung terkait output, outcomenya pas atau enggak," kata Ledia, Kamis (29/7).
"Ada banyak program yang enggak dihitung sebenarnya akan memberikan manfaat besar atau enggak," ujarnya.
Di sisi lain, Ledia mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu memang diperlukan dalam pengadaan laptop bermerek Zyrex itu.
"Jadi itu yang menurut kami bahan kritisinya di situ. Kayak memang perlu harus sekarang? Kalau sekarang prioritasnya siapa? Sudah diukur belum? Misalnya itu kan pengadaan dengan nominal besar," ujarnya.
Ilustrasi membuka smartphone dan laptop. Foto: Shutterstock
Politikus PKS ini mengatakan proyek digitalisasi pendidikan, termasuk pengadaan alat bantu belajar memang dibicarakan bersama DPR karena terkait pembelajaran jarak jauh, Namun, Kemdikbud Ristek tak pernah membahas secara rinci, termasuk soal jumlah anggaran dan spesifikasi laptop.
ADVERTISEMENT
"Kita tak terlibat sama urusan teknis. Jadi cuma kebijakan besarannya sebab teknis itu ada di kementerian," jelas dia.
Lebih lanjut, Ledia menilai lebih baik Kemdikbud Ristek fokus pada program yang memang sangat urgen saat ini. Evaluasi sejumlah program yang belum berjalan di Kemdikbud Ristek, kata dia, sangat diperlukan.
"Sementara buat bantuan operasional sekolah swasta misalnya, guru honorer belum selesai. Terus juga kebijakan penempatan guru PNS di sekolah swasta juga kan belum selesai, yang sebenarnya itu menghidupkan sekolah-sekolah kan," ujarnya.
"Nah itu jadi akhirnya banyak yang enggak tepat sasaran juga," tutup Ledia.