Anies Akan Beri Diskon PBB untuk Warga yang Buat Drainase Vertikal

4 Mei 2019 16:33 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anies Baswedan tinjau banjir Kampung Melayu. Foto: Nabilla Fatiara/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Anies Baswedan tinjau banjir Kampung Melayu. Foto: Nabilla Fatiara/kumparan
ADVERTISEMENT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat yang ikut membangun drainase vertikal untuk menangani banjir yang kembali terjadi di Jakarta.
ADVERTISEMENT
Kebijakan tersebut menurut Anies akan dijalankan tahun 2020, karena saat ini mereka harus memperbaiki dahulu pengelolaan tanah di Jakarta.
“Tahun ini kita baru melakukan fiskal kadaster, dari fiskal kadaster kita punya ukuran lahan-lahan kita punya besaran pajak dan dari situ kita baru bisa melakukan keputusan ukuran-ukuran, besaran-besaran pajaknya dan lain-lain,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).
Fiskal kadaster adalah sebuah sistem administrasi informasi persil tanah yang berisi aturan atas tanah, yaitu hak, batasan, dan tanggung jawab dalam bentuk peta dan daftar-daftar di suatu pemerintahan. Secara umum kadaster dimaksudkan untuk pengelolaan hak atas tanah, nilai tanah, dan pemanfaatan tanah.
Pasukan biru bersihkan drainase Foto: Dok. Istimewa
Anies menuturkan, hasil dari fiskal kadaster diperlukan karena data yang ada saat ini belum lengkap. Jika ada, keakuratannya masih perlu diuji.
ADVERTISEMENT
“Sekarang dengan adanya fiskal kadaster harapannya nanti data itu lengkap, kita bisa susun kebijakannya dengan baik,” kata Anies.
Meski begitu, mantan Mendikbud itu tetap mengaparesiasi masyarakat yang telah membangun vertikal drainase.
“Harapannya itu akan membantu membuat tanah kita memiliki kandungan air yang lebih banyak,” kata Anies.
Drainase vertikal merupakan proses untuk mengalirkan air hujan tak hanya ke laut namun juga ke dalam tanah. Program drainase vertikal ini direncanakan akan dibangun sebanyak 1.333 di seluruh Jakarta, kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki keadaan tanah di Jakarta yang terus turun.