Anies Diminta Buat Lagi Check Point Cegah Warga Keluar Jakarta Selama PSBB

2 Oktober 2020 14:34 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Polisi melakukan imbauan kepada pengendara mobil untuk dapat mematuhi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Menteng, Jakarta (11/4). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
zoom-in-whitePerbesar
Polisi melakukan imbauan kepada pengendara mobil untuk dapat mematuhi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Menteng, Jakarta (11/4). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
ADVERTISEMENT
Fenomena baru muncul saat Jakarta kembali memberlakukan PSBB. Bukan berdiam diri di rumah, warga Jakarta malah pergi mencari hiburan ke daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang. Padahal, sejumlah daerah itu tingkat penularan corona juga tinggi.
ADVERTISEMENT
Seperti diketahui, daerah-daerah itu memang tidak menjalankan PSBB seketat Jakarta. Di Bekasi misalnya, restoran masih boleh dine in, bahkan tempat hiburan juga masih dibuka.
Hari ke-2 PSBB di Kota Bekasi, 60 pengemudi ditilang. Foto: Istimewa
Perlu ada komunikasi lebih dalam antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan para kepala daerah penyangga. Bila tidak, penularan corona sulit ditekan.
Anggota Komisi B DPRD DKI Fraksi PSI, Eneng Malianasari, mengusulkan adanya pengendalian dari pihak Pemprov DKI. Hal ini bisa dilakukan dengan menempatkan check point untuk mengawasi warga yang keluar masuk Jakarta.
"Pemprov DKI perlu membuat sistem monitoring atau pengawasan warga yang keluar-masuk Jakarta. Sistem ini dapat berupa check point yang mendata identitas warga yang keluar dan masuk, dengan tujuan mempermudah aparat untuk melakukan pelacakan dan isolasi warga, jika warga tersebut ternyata tertular COVID-19," ujar Mili kepada kumparan, Jumat (2/9).
Petugas memeriksa kendaraan di gerbang tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (27/5). Foto: ANTARA FOTO/Fauzan
Selain itu, Pemprov juga harus menyelaraskan kebijakan PSBB dengan wilayah penyangga. Sebab jika aturannya saling bertentangan, maka akan sulit mencapai sukses penerapan PSBB itu sendiri.
ADVERTISEMENT
"DKI perlu menyelaraskan aturan PSBB dengan daerah penyangga di luar wilayah DKI Jakarta, agar tidak terjadi ketimpangan atau bahkan konflik aturan," tuturnya
Kerja sama juga bisa dilakukan di tingkat pengawasan. Misalnya dengan melakukan operasi gabungan antara Satpol PP DKI dan wilayah penyangga. Sehingga bisa mengawasi pergerakan warga secara bersama-sama.
"Operasi gabungan Satpol PP DKI dengan Satpol PP daerah penyangga di daerah perbatasan harus digalakkan, terutama saat akhir pekan. Jika memang tidak ada tujuan yang penting, disarankan warga untuk berada di rumah," kata dia.
Fenomena ini juga dinilai memiliki potensi penularan corona yang besar. Sebab, warga pergi ke tempat yang risikonya tinggi, seperti restoran yang pasti akan melepas masker selama makan di tempat.
ADVERTISEMENT
"Pergerakan lintas-wilayah tersebut berpotensi menimbulkan risiko penularan COVID-19 pada warga DKI, terutama karena warga mendatangi tempat dengan risiko penularan yang tinggi. Misalnya, warga yang melakukan makan di tempat, pasti melepas masker untuk makan," ucapnya.