kumparan
News26 Februari 2020 12:11

Anies, Emil, dan Wahidin Tak Hadir Rapat, DPR Kritik Tak Serius Urus Banjir

Konten Redaksi kumparan
PTR-Rapat Komisi V DPR RI dengan PUPR dan Gubernur DKI
Rapat Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang penanganan banjir Jabodetabek di Jakarta. Foto: Paulina Herasmarindar/kumparan
Komisi V DPR memutuskan menunda rapat kerja penanganan banjir Jabodetabek. Hal tersebut lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim absen dalam rapat.
ADVERTISEMENT
Padahal, rapat ini dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito. Anggota komisi V pun sempat mengajukan protes.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Sadarestuwati merasa heran, mengapa ketiga gubernur itu tak berkenan menghadiri rapat kerja. Menurutnya, gubernur tak serius untuk membahas penanganan banjir bersama pemerintah pusat.
Rapat Komisi V DPR RI dengan PUPR dan Gubernur DKI
Rapat Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang penanganan banjir Jabodetabek di Jakarta. Foto: Paulina Herasmarindar/kumparan
"Rapat yang begitu pentingnya seperti ini, Pak Menteri saja sudah berkenan hadir, seluruh mitra kita berkenan hadir, kenapa yang lainnya tidak?" kata Restu di Gedung DPR, Senayan, Rabu (26/2).
"Untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini? Saya kira perlu dievaluasi," lanjut dia.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Fraksi NasDem Robeth Row menyebut tiga gubernur daerah tak memiliki keinginan penuh untuk menciptakan Jabodetabek menjadi wilayah tak langganan banjir. Ia meminta sebaiknya ketiga gubernur bersedia menjalankan program yang dibuat pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
"Pimpinan daerah tidak punya hati untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat untuk apa kami punya perhatian besar daerahnya tidak. Kalau kita mau ikut apa yang disampaikan PUPR, tidak usah lagi pimpinan daerah sok pintar lakukan itu maka itu bisa teratasi semuanya," ucap dia.
"Tidak usah sok jagolah (kepala daerah). Kita tidak perlu capaikan diri kita, tapi percuma kalau kepala daerah tidak punya hati untuk itu," lanjut Robeth.
Menanggapi protes itu, Ketua Komisi V Lazarus menyepakati agar rapat kerja ditunda. Ia menyebut rapat akan diagendakan kembali setelah masa reses, dan berharap Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin berkenan hadir.
"Kami harap tolong sampaikan ke gubernurnya, mudah-mudahan kita atur ulang mari kita diskusi sama-sama di sini dengan pihak yang layak diajak bicara. Tanpa koordinasi ini tidak bisa selesai," tuturnya.
ADVERTISEMENT
"Ke depan kita akan agendakan lagi kami masuki masa reses tentu kita akan agendakan sidang berikutnya. Dengan demikian rapat saya nyatakan ditunda," kata Lazarus menutup rapat.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan