Anies Gandeng ATR/BPN untuk Percepat Legalisasi Tanah di DKI

Anies Baswedan di BPN (Foto: Mohammad Fajri/kumparan)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani kesepakatan bersama dan kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pemprov DKI Jakarta tentang penanganan masalah tanah dan legalisasi aset di Jakarta.

Dalam sambutannya, Anies berharap penandatanganan ini menjadi langkah percepatan legalisasi aset tanah di Jakarta, baik milik Pemprov DKI maupun masyarakat.

"Kami berharap dari kesepakatan ini akan muncul langkah-langkah konkret, pedoman pelaksanaan bagi para pihak untuk percepatan legalisasi aset tanah di Provinsi DKI Jakarta," kata Anies di Aula Prona Kementerian ATR, Jakarta, Senin (4/6).

Lebih lanjut Anies mengapresiasi semua pihak yang telah membantu mewujudkan kerja sama ini. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi langkah baru dalam pengelolaan aset khususnya di Jakarta.

“Kami merasa berterima kasih, apresiasi atas proses yang sudah dikerjakan selama ini sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini menyaksikan upacaranya. Upacaranya singkat tapi kerja sebelumnya itu kerja yang panjang,” ungkap Anies.

Anies Baswedan di BPN (Foto: Mohammad Fajri/kumparan)

Ia juga menjelaskan, salah satu alasan BPK memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI adalah karena pengelolaan aset yang dinilai baik.

“Perlu juga kami sampaikan di kesempatan berbahagia ini, Pemprov DKI telah memiliki sistem e-asset untuk menjamin tercatatnya aset Pemprov DKI dan upaya ini pula yang kemarin menjadi salah satu faktor pendorong BPK memberikan opini WTP,” ujar Anies.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama antara kedua belah pihak. Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Sekda DKI Jakarta Saefullah dan Menteri ATR Sofyan Djalil.