Anies soal Ibu Kota Baru: Pembangunan di Jakarta Tak Akan Berhenti

26 Agustus 2019 19:59 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Jakarta Art Week 2019. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Jakarta Art Week 2019. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan wilayah Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara menjadi calon ibu kota baru Indonesia.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, pembangunan Jakarta akan tetap dilanjutkan meskipun tak menjadi Ibu Kota lagi.
"Ibu Kota, pusat pemerintahan, memang direncanakan berada di Kalimantan Timur. Tetapi kegiatan pembangunan di Jakarta tidak otomatis berhenti. Justru itu akan dipercepat," kata Anies di Stasiun MRT Istora Mandiri, Jakarta, Senin (26/8).
Bahkan, kata dia, pembangunan Jakarta akan dipercepat hingga 2030. Ia mengatakan Presiden Jokowi juga telah memberikan komitmen pendanaan pembangunan tersebut.
Surat Presiden ke DPR tentang Pemindahan Ibu Kota. Foto: Istimewa
"Kita targetkan sampai dengan tahun 2030, bahkan tadi komitmen pendanaannya pun disebutkan oleh Bapak Presiden. Jadi tadi sempat kita diskusikan itu," ucap dia.
Untuk pendanaan, Anies menjelaskan, saat ini masih diproses oleh Kementerian Keuangan. Nantinya, anggaran pembangunan akan dibagi dalam tiga tahap.
ADVERTISEMENT
"Jadi pendanaan sekarang sedang dilakukan finalisasi di Kementerian Keuangan. Nanti ada fase jangka pendek, 2019-2022. Lalu menengah, 2022-2025. Lalu yang panjang, 2025-2030. Jadi ada tiga fasenya," kata dia.
Desain ibu kota baru Indonesia. Foto: Dok. Kementerian PUPR
"Sekarang sedang diterjemahkan dalam bentuk penganggaran. Nanti ketika sudah final semua, baru diumumkan," lanjut Anies.
Mantan Mendikbud itu mengatakan, persiapan pembangunan Jakarta dibahas bersama dengan pemerintah pusat.
"Satu, (disiapkan) oleh Pemprov DKI. Yang kedua, Kementerian Keuangan melalui PT SMI dan PT PII, kemudian dengan Kantor Sekretariat Wakil Presiden, bersama dengan nanti ada PUPR, Bappenas, dan Kementerian Perhubungan. Jadi itu yang dikerjakan sekarang," tutup Anies.