Anies Yakin MK Akan Ambil Putusan Berani Terkait Sengketa Hasil Pilpres

Paslon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Capres 01 Anies Baswedan yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sengketa hasil pilpres 2024 dengan berani untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. MK akan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres pada Senin (22/4) mendatang.

"Kami yakin bahwa mereka (MK) akan mengambil keputusan yang berani, berdasarkan hati nurani dan untuk menyelamatkan praktik konstitusi, demokrasi di Indonesia," kata Anies usai halalbihalal dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (20/4).

Dia mengatakan apa pun keputusan yang akan diumumkan MK, memiliki dampak bagi perjalanan bangsa ke depan.

"Soal putusannya, tentu kita menunggu dan kita tahu bahwa keputusan ini akan memiliki dampak yang besar bagi perjalanan kehidupan bernegara Indonesia," ucap dia.

Apalagi, Anies mengatakan banyak pihak yang mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan di sengketa pilpres 2024 ini. Hal itu, kata dia, menandakan bahwa demokrasi Indonesia berada di persimpangan jalan yang perlu diselamatkan.

"Baru kali ini sidang MK di mana begitu banyak pihak yang menyatakan ingin menjadi sahabat pengadilan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ini menegaskan bahwa kita sedang di persimpangan jalan," kata Anies.

"Apakah kita akan kembali kepada era di mana proses pemilu, pilpres itu serba diatur, serba dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan politik atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada, di mana proses pemilu, proses pilpres sepenuhnya adalah cerminan kehendak rakyat, bukan cerminan kehendak pemegang kewenangan di pemerintahan," tambah Anies.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu berpandangan tak ada salahnya jika MK memutuskan untuk memperbaiki jalan demokrasi meski membutuhkan biaya mahal. Sebab, akan jauh lebih mahal jika praktik politik yang terjadi di pilpres 2024 dibiarkan begitu saja.

"Mengoreksi penyimpangan masif itu mahal, tapi membiarkannya itu jauh lebih mahal lagi. Saya ulang, mengoreksi penyimpangan masif itu mahal, tapi membiarkannya jauh lebih mahal karena itu kami percaya para hakim majelis MK menyadari benar titik persimpangan jalan ini," tutup Anies.