AS Rilis Laporan Perdagangan Manusia, Indonesia Masuk Daftar Pantauan
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Pejabat Kemlu AS, Kari Johnstone, mengabarkan bahwa AS telah menurunkan peringkat sejumlah negara Asia. Johnstone bertanggung jawab dalam upaya memerangi perdagangan manusia.
Johnstone menerangkan, AS menurunkan peringkat ketika negara-negara terkait tidak menunjukkan kemajuan. Indonesia sendiri sempat masuk dalam daftar peringkat kedua terbaik pada 2021.
"Sayangnya, ada sejumlah negara tahun ini di kawasan itu yang tidak melakukan upaya peningkatan," ujar Johnstone, dikutip dari AFP, Rabu (20/7/2022).
Laporan tahunan itu mengevaluasi 188 negara di dunia. AS kemudian menempatkan mereka ke dalam empat kategori dari peringkat terbaik hingga terburuk, yakni Negara Tingkat 1, Negara Tingkat 2, Negara Daftar Pantauan Tingkat 2, dan Negara Tingkat 3.
Negara-negara dalam daftar hitam atau Tingkat 3 tunduk kepada sanksi AS. Kendati demikian, AS kerap mengabaikan hukuman bagi negara-negara sahabat yang menjanjikan perbaikan.
ADVERTISEMENT
"Jika Anda melihat laporan itu, Anda akan melihat gambaran kemajuan yang beragam," papar Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken.
Blinken menerangkan, perdagangan manusia muncul dalam bentuk beragam. Dia kemudian menyinggung kasus Zhang Qiang.
Buruh China itu menandatangani proyek Belt and Road di Indonesia pada 2021. Zhang tertarik pada janji bayaran yang lebih tinggi.
Setibanya di Indonesia, paspor Zhang justru dicabut. Dia diperintahkan untuk menandatangani kontrak dengan jangka waktu yang lebih lama, tetapi dengan upah yang lebih rendah.
Menurut Blinken, Zhang gagal mendapatkan bantuan dari Kedutaan Besar China di Jakarta. Dia lantas melarikan diri melalui Malaysia. Namun, Zhang ditangkap otoritas Malaysia. Kini, dia sedang melalui proses deportasi kembali ke China.
ADVERTISEMENT
"[Perdagangan manusia] juga bisa berarti mengerahkan pekerja di seluruh dunia tanpa memberi tahu mereka ke mana mereka pergi atau apa yang akan mereka lakukan, menyita paspor dan gaji, memaksa mereka ke dalam kondisi kerja yang berbahaya, dan terus-menerus memantau pergerakan mereka," terang Blinken, dikutip dari laman resmi Gedung Putih.
Daftar hitam terbaru juga menambahkan Vietnam, Kamboja, Brunei, Makau, Sint Maarten, dan Belarusia. Sementara itu, Malaysia masih bertahan pula dalam daftar hitam.
Negara-negara yang tetap dalam daftar hitam sejak tahun sebelumnya adalah Afghanistan, Kuba, Eritrea, Guinea-Bissau, Iran, Myanmar, Korea Utara, Nikaragua, Rusia, Sudan Selatan, Suriah, Turkmenistan, dan Venezuela.
Aljazair dan Komoro merayap naik dari daftar hitam menuju daftar pantauan setelah perbaikan.
ADVERTISEMENT
Washington menuduh, negara-negara dalam daftar hitam memberlakukan kebijakan lemah dalam menghentikan pekerja seks paksa dan membantu pekerja migran.
Kemlu AS tak luput menyinggung sekutu dekatnya dalam laporan perdagangan manusia tahunan. Tindakan itu menyebabkan gesekan antara mitra AS.
AS memasukkan Bulgaria ke dalam daftar pantauan dalam laporan teranyar. AS mengkhawatirkan, negara itu tidak menanggapi perdagangan manusia dengan serius.
Blinken melanjutkan, tindak korupsi merupakan alat utama yang menyokong perdagangan manusia. Sebab, para pelaku mengandalkan perlindungan dari pemerintah.
"Saat kami menangani isu-isu seperti iklim dan korupsi dalam seluruh diplomasi kami, kami juga harus mengatasi bagaimana mereka bersinggungan dengan perdagangan manusia," jelas Blinken.
Kemlu AS mengatakan, korupsi endemik telah menghambat upaya memberantas perdagangan manusia di Kamboja.
ADVERTISEMENT
Pihaknya mengungkap, ribuan orang diperdagangkan ke tempat hiburan, tempat pembakaran batu bata, dan operasi penipuan online di negara itu.
"Pihak berwenang sering mengabaikan, menyangkal atau meremehkan pelanggaran tenaga kerja–termasuk pekerja anak paksa–di pabrik dan di tempat pembakaran batu bata dan berkolusi dengan produsen batu bata untuk menangkap, memenjarakan dan mengembalikan pekerja kontrak yang berusaha melarikan diri," tulis laporan itu.