AS Singgung Komitmen Indonesia Berantas Korupsi dan Pangkas Birokrasi

29 Oktober 2020 15:43 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, saat bertemu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Jakarta, Kamis (29/10). Foto: Kemlu RI
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, saat bertemu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Jakarta, Kamis (29/10). Foto: Kemlu RI
ADVERTISEMENT
Persoalan birokrasi dan korupsi turut disinggung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, saat bertemu Menlu RI, Retno Marsudi, pada Kamis (29/10).
ADVERTISEMENT
Pompeo menyatakan, birokrasi yang sederhana dan bebas korupsi merupakan hal yang harus diciptakan apabila ingin mendongkrak investasi, termasuk dari perusahaan AS.
"Kami berharap Anda (Indonesia -red) akan terus mengambil langkah untuk memotong birokrasi, memberantas korupsi, dan meningkatkan transparansi," ujar Pompeo saat konferensi pers bersama Retno Marsudi di Kemlu, Jakarta.
Selain itu, kata Pompeo, sektor swasta juga membutuhkan insentif yang tepat sebelum berinvestasi. Ia meminta Indonesia tetap melanjutkan agenda reformasi fiskal.
Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (29/10). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
"Hampir semua negara yang ingin menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Sektor swasta membutuhkan insentif yang tepat sebelum dapat terjun (investasi). Agenda reformasi Indonesia sangat membantu dalam hal ini," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Pompeo turut menyampaikan komitmen agar perusahaan-perusahaan AS lebih banyak berinvestasi di Indonesia, terutama di sektor digital, energi, dan infrastruktur.
ADVERTISEMENT
"Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mewujudkannya," ucapnya.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, Jakarta, Kamis (29/10). Foto: Kemlu RI
Ia menyatakan, Development Finance Corporation (DFC) telah membahas rencana untuk mempromosikan proyek-proyek infrastruktur Indonesia kepada perusahaan-perusahaan AS agar mendapat investasi.
"Kami siap menggunakan alat Amerika tersebut (DFC) untuk mempromosikan investasi sektor swasta yang dapat mendukung rencana Presiden Jokowi membelanjakan USD 327 miliar bagi lebih dari 250 proyek infrastruktur," tutupnya.