B2W Cabut Status Kota Paling Ramah Pesepeda Jakarta

Sejumlah kendaraan melintas di jalur sepeda yang dibatasi stick cone yang sudah rusak di kawasan Salemba, Jakarta, Senin (23/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Komunitas Bike to Work (B2W) mencabut penghargaan Jakarta sebagai kota paling ramah pesepeda di Indonesia. Penghargaan ini sebelumnya dianugerahkan pada tahun 2021.

Hal ini merupakan imbas sejumlah kebijakan era Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang dinilai tak berpihak pada pesepeda, seperti pencabutan stick cone di beberapa jalur.

"Tahun 2021, B2W Award menganugerahkan @dkijakarta Kota Jakarta sebagai Kota Ramah Sepeda tingkat provinsi se-Indonesia, di mana hasil penilaian saat itu, Kota Jakarta telah mempunyai system pembangunan tata kota berbasis keamanan, keselamatan dan kenyamanan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya keamanan, keselamatan dan kenyamanan bersepeda bagi sebuah kota," papar unggahan Instagram @b2w_indonesia dikutip Rabu (8/11).

"Namun, Selasa 7 November 2023, anugrah tersebut kami cabut kembali, dan menyatakan Kota Jakarta gugur mendapat predikat sebagai Kota Ramah Sepeda," lanjut pernyataan B2W.

B2W sebelumnya mengapresiasi Jakarta sebagai satu-satunya kota yang berani mengeluarkan Perda khusus Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Penyediaan Lajur Sepeda, Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 36 Pengembangan Prasarana dan Sarana Sepeda, menginisiasi Jakarta Ramah Bersepeda, hingga menarget pembangunan jalur sepeda sepanjang 500 km di seluruh Jakarta.

Terlebih, ada realisasi anggaran Rp 119 miliar dalam rentang waktu 3 tahun untuk mewujudkan Kota Ramah Sepeda. Namun, kebijakan Heru Budi terkait jalur sepeda kini dinilai bertolak belakang dari gubernur-gubernur sebelumnya.

"(Pencabutan penghargaan) ini merupakan hasil evaluasi selama satu tahun belakangan. Realitasnya malah memperlihatkan adanya langkah-langkah yang sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan itu, PJ Gubernur @herubudihartono justru menggusur kebijakan-kebijakan sebelumnya, Jakarta akan tampak sebagai ironi," jelas B2W.

"Kami berpandangan tidaklah baik--hanya akan jadi lelucon yang tidak lucu--mempertahankan penghargaan itu, sedangkan kondisi nyatanya, saat ini, sangat jauh dari apa yang dinilai baik ketika penghargaan diberikan," lanjut unggahan tersebut.

Dalam postingan lain, B2W juga mengatakan akan menggugat Heru Budi dan Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo terkait hal tersebut. Meski dalam unggahan ini tak dijelaskan bagaimana dan kapan komunitas tersebut akan menggugat.

Kondisi jalur sepeda di DKI Jakarta, Rabu (7/62023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

B2W lalu menjelaskan hal-hal terkait jalur sepeda yang dinilai sebagai malapraktik tata kelola sistem transportasi:

"#menggugatJakarta (Pj Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta," jelas tulisan dalam foto yang diunggah B2W.

"Melihat kecenderungan belakangan ini, ada cukup banyak alasan untuk melakukan #menggugatjakarta sebagai langkah keseriusan B2W Indonesia dalam memperjuangkan peradaban kota, di mana PJ Gubernur DKI Jakarta sudah sangat melenceng jauh," jelas caption dalam unggahan itu.

Respons Heru Budi

Heru Budi Hartono menerima SK perpanjangan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta di Kemendagri. Foto: Dok. Istimewa

Menanggapi hal tersebut, Heru Budi menyerahkan hal tersebut kepada Kadishub DKI. Terkait jalur sepeda yang tak ditambah, Heru juga menilai kebutuhan jalur sepeda bergantung pada Dishub DKI.

"Tanya sama Dishub. Kalau perlu dibangun jalur sepeda ya bangun, gimana? Iya dong kan perlu dievaluasi. Semua boleh dibangun," kata Heru kepada wartawan, Rabu (8/11).

"Ya tambah kalau warga minta. Emang ada yang melarang?" tandas dia.