Balada Petugas Damkar Depok Bongkar Dugaan Kasus Korupsi di Instansinya

Kejari Depok periksa Sandi, petugas Damkar yang mengadukan soal dugaan korupsi Dinas Damkar Depok. Foto: Dok. Istimewa

Sandi, anggota Dinas Pemadam Kebakaran Depok, mengungkapkan dugaan korupsi pemotongan pembayaran pegawai kontrak lewat akun Facebook-nya. Hal yang dipermasalahkan Sandi antara lain soal pengadaan sepatu yang dianggapnya tidak sesuai dengan standar prosedur yang digunakan Damkar.

Menurut Sandi, pengadaan barang Damkar hampir semua tidak sesuai spek yang diterima untuk keamanan bekerja. Namun, ia mendapatkan tuntutan untuk bekerja 100 persen. Contoh barang yang tidak sesuai menurutnya yaitu sepatu PDL hingga selang yang mudah rusak.

Sandi juga menyebut pernah mendapat honor hanya Rp 850 ribu saat diberi tugas menyemprot disinfektan. Padahal, dia harus meneken di kuintasi pembayaran tertulis honor dia adalah Rp 1,8 juta.

Sementara terkait honor bulanan sebesar Rp 3,4 juta, harus mendapat potongan sebesar Rp 200 ribu. Alasannya, potongan tersebut untuk pembayaran BPJS Kesehatan.

Unggahannya itu langsung mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Bahkan, beredar informasi Sandi diancam dipecat usai mengunggah curhatannya itu.

Kejari Depok periksa Sandi, petugas Damkar yang mengadukan soal dugaan korupsi Dinas Damkar Depok. Foto: Dok. Istimewa

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Raden Gandara Budiana, membantah semua tuduhan Sandi terkait dugaan korupsi dan penyelewengan anggaran terkait sarana dan prasarana di Dinas Damkar Depok. Khususnya terkait pengadaan sepatu yang dipermasalahkan.

"Kalau sepatu yang diperlihatkan oleh Sandi itu, kan, PDL 2019, ya, sudah lama jadi begitu," kata Gandara.

Ia menyebut sepatu PDL yang diperlihatkan Sandi bukan sepatu yang digunakan tim Damkar saat bekerja di lapangan. Menurutnya, banyak hal yang salah yang diungkapkan Sandi.

Sementara terkait honor yang dipotong, Sandi mengatakan memang ada pemotongan untuk BPJS Kesehatan.

"Kalau untuk BPJS memang ada pemotongan. Kalau penarikan itu ada kewajiban daripada pemerintah, dari pemberi kerja dan pekerja untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan," jelasnya.

"Status Sandi ini, kan, tenaga harian lepas atau kontrak. Bukan pegawai tetap kami," lanjutnya.

Kejari Depok periksa Sandi, petugas Damkar yang mengadukan soal dugaan korupsi Dinas Damkar Depok. Foto: Dok. Istimewa

Ia juga menegaskan Sandi tidak diancam pemutusan kerja.

"Enggak ada itu, bohong. Sudah dilakukan teguran kepada yang bersangkutan supaya tidak berjalan di luar dari tugas yang ditentukan. Yang kedua nanti ada pemanggilan," tuturnya.

Alasan Sandi Berani Ungkap Dugaan Korupsi Hingga Dukungan Kepadanya

Sandi pun mengungkapkan alasannya berani melaporkan dugaan korupsi di tempatnya bekerja. Ia mengatakan, salah satu penyebabnya adalah tuntutan pekerjaan, tapi alat pendukung kerja seperti sepatu tidak cukup aman.

Selain itu, masalah hak-hak remunerasi yang menurutnya tidak adil. Sandi yang merupakan honorer di Damkar Depok sejak Oktober 2015 mengaku honornya dipotong sebesar Rp 200 ribu sejak tahun 2016.

"Kami dituntut bekerja 100 persen. Akan tetapi bisa pikirkan sendiri apakah memberikan layak kepada kami 100 persen hak kami?" ujar Sandi kepada wartawan.

"Dan alat-alat yang untuk mendukung kami bekerja di lapangan," lanjutnya.

Sementara untuk pengadaan sepatu PDL yang diduga dikorupsi, Sandi menyebut sempat mengecek harganya di e-commerce dan harganya hanya Rp 400 ribu. Sementara di pagu anggaran sebesar Rp 850 ribu.

Karangan bunga penuhi Kejari Depok, dukung Sandi. Foto: Dok. Istimewa

"Pertamanya, harganya. Harganya pagu anggarannya Rp 850 ribu [per sepatu]. Akan tetapi untuk sepatunya sendiri kadang kita ngecek tidak ada pengamannya," ungkapnya.

"Bisa cek saja di online. Saya sudah dapat juga, kan, datanya ternyata pagunya sekian harganya. Saya lihat di online dengan gambar yang persis, kualitas yang sama, merek yang sama itu kisaran Rp 400 ribu," jelasnya.

Sandi mengatakan pembelian sepatu itu dianggarkan pada tahun 2018. Berdasarkan situs https://sirup.lkpp.go.id/, anggaran Dinas Damkar Depok senilai Rp 199.750.000 untuk membeli 235 sepatu.

Usai unggahannya viral, Gedung Kejari Depok dipenuhi karangan bunga dari masyarakat sebagai dukungan kepada Sandi. Kejari Kota Depok pun ikut mengusut dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok.

"Ini sebagai bukti masyarakat meminta kami untuk menuntaskan dugaan korupsi pada Dinas Damkar," kata Kasi Intel Kejari Kota Depok, Herlangga Wisnu Murdianto Herlangga.

Herlangga mengatakan pihaknya sudah memanggil Sandi untuk dimintai keterangan dan sebagai bentuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Sandi juga menceritakan seluruh kejanggalannya sebagai bentuk dugaan korupsi Dinas Damkar.

"Sandi kami periksa dengan 35 pertanyaan untuk informasi kami," ujar Herlangga.

Karangan bunga penuhi Kejari Depok, dukung Sandi. Foto: Dok. Istimewa

Dukungan juga diberikan pengacara Razman Arif Nasution atau yang dikenal Razman Nasution. Pengacara kondang itu menyatakan siap mendampingi Sandi.

Sandi mengatakan, dukungan dari pengacara Razman Nasution berawal dari rekannya. Sandi mengakui selain Razman beberapa pengacara lainnya menghubunginya untuk memberikan bantuan dukungan dan pendampingan hukum.

"Saya takut kalau hanya dimanfaatkan, namun setelah diajukan Pak [Razman] Arif, teman saya mendukung karena Pak [Razman] Arif terkenal," ujar Sandi.

Sandi mengatakan sudah berkomunikasi dengan Razman, dan Razman menyatakan kesediaannya memberikan dukungan sebagai pengacara. Barang bukti terkait dugaan korupsi juga sudah diberikan kepada Razman sebagai pelengkap jika kasus tersebut masuk ke pengadilan.

"Barang bukti sudah dikirimkan melalui email karena Pak Razman sedang berada di luar. Jadi komunikasi sekarang melalui telepon dan WA," tuturnya.

Kemendagri Panggil Sandi, Polisi Ikut Usut Dugaan Korupsi

Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak juga memanggil Sandi. Tumpak membenarkan surat pemanggilan yang beredar.

"Itu betul. Kami menitipkan via Dinas Damkar, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Saya tidak tahu apa suratnya sampai atau tidak. Kami masih akan memanggil yang bersangkutan," kata Tumpak.

Sandi juga mengklarifikasi tidak hadir karena baru menerima surat Kemendagri siang hari dari Dinas Damkar. Ia juga tidak bisa hadir karena sedang ada pemeriksaan via Zoom oleh Kejari Depok.

Kasus ini juga menarik perhatian polisi. Polres Metro Depok bahkan telah memanggil sejumlah pejabat di Dinas Damkar Depok.

Kabid Pengendalian dan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Welman Naipospos (depan) diperiksa polisi terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok. Foto: Dok. Istimewa

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP I Made Bayu Sutha mengatakan, ada tiga pejabat yang diperiksa. Salah satunya Kabid Pengendalian dan Operasional Dinas Damkar Kota Depok, Welman Naipospos.

"Ada tiga pejabat yang kami minta klarifikasi untuk mendapatkan informasi," kata Bayu.

Hingga saat ini, Polres Metro Depok belum mengamankan barang bukti dan hanya mengumpulkan informasi klarifikasi pejabat Dinas Damkar. Ia berharap proses pengumpulan informasi dapat segera diselesaikan karena telah menjadi perhatian publik.

"Ini masih tahap dasar, belum sampai tahap penyelidikan," pungkasnya.