Bamsoet Sebut Pengusaha Ngeri Jelang Pilkada-Pilpres, Kenapa?

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat launching buku miliknya yang berjudul 'Akal Sehat' di Posko Bamsoet di kawasan Menteng, Jakarta. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Kepala Badan Hubungan Penegak Hukum KADIN, Bambang Soesatyo, bicara mengenai pengusaha yang sering menjadi 'korban' penyelenggara negara. Bamsoet yang juga Ketua MPR RI ini mengatakan, pengusaha kerap dimintai sumbangan menjelang hari-hari besar.

"Kami ini korban dari 'susu tante', sumbangan sukarela tanpa tekanan. Judulnya tanpa tekanan, tapi sesungguhnya penuh ancaman. Biasanya kalau kita kuat kita lawan, tapi kadang-kadang tidak kuat ikut goyang juga," kata Bamsoet di acara penandatanganan MoU antara KPK dengan KADIN di Gedung KPK, Kamis (25/11).

Di depan Ketua KPK Firli Bahuri, Bamsoet menceritakan saat ini kondisi pengusaha tengah cemas. Terlebih saat ini menjelang gelaran kontestasi pemilu serentak.

"Kalau Pak Firli lihat temen-temen mukanya cerah-cerah. Tapi tahukah Pak Firli dalam hati mereka? mereka harap-harap cemas. Mereka cemas, setelah hampir 2 tahun dilanda Pandemi COVID menguras tabungan yang terpaksa harus dia keluarkan dari keuntungannya selama ini," kata Bamsoet.

"Kini akan dihadapkan dengan perayaan-perayaan nasional dan di ujungnya yang mereka ngeri adalah Pilkada. Yang mereka ngeri lagi, Pilpres. Bukan presidennya kadang yang galak, tapi tim suksesnya yang galak," sambung Bamsoet.

KPK dan Kadin teken MoU hindari suap dalam usaha. Foto: Dok. Istimewa

Dia pun menceritakan kondisi di pengusaha di daerah. Kadang pengusaha dalam posisi yang sulit, terkait pengurusan izin yang tak kunjung muncul apabila tak ada sesuatu yang diberikan kepada penyelenggara negara.

"Dikasih kegaruk, enggak dikasih enggak dapat bisnis kita. Makan tabungan lagi. Belum lagi kita pikir pinjam di bank ada cost up money-nya, yang tiap bulan bertambah," kata Bamsoet.

"Sehingga Pak Firli tadi benar, yang namanya pengusaha cari jalan, supaya target tercapai. Terjadilah suap, baik yang terang-terangan maupun diam-diam. Kadang pengusaha ini seneng kepala daerah yang terus terang. Yang kita bingung kalau kepala daerah atau pejabatnya itu pingin sesuatu tapi enggak diutarakan. Tapi izin enggak keluar-keluar," sambung dia.

Atas dasar itu, Bamsoet sangat mengapresiasi ada MoU KPK dengan KADIN. Dia berharap pengusaha bisa punya backing kuat, dalam hal ini KPK, agar tak terjadi praktik lancung di daerah.

"Kerja sama hari ini kita berharap pengusaha punya backing. Jadi bukan preman aja yang punya backing. Pengusaha juga butuh backing. Backing dalam hal ini yang ditakuti kalau PN, bupati, wali kota, gubernur, itu ingin meminta sesuatu agar izin itu diberikan maka dia harus berpikir ulang," kata Bamsoet.

"Sosialisasi ini yang kita harapkan, kalau tadi baru 19 (provinsi) ada, di 34 (provinsi di harapkan) ada. Sehingga kepala daerah itu bisa berhati-hati menempatkan kita sebagai objek 'susu tante' tadi," pungkas dia.