kumparan
10 Sep 2019 17:54 WIB

Bamsoet soal Istana di Papua: Penyelesaian Konflik Harus Progresif

Ketua DPR, Bambang Soesatyo. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang akan membangun Istana Kepresidenan di Papua mulai tahun depan. Bamsoet menilai apapun solusi yang ditawarkan pemerintah, yang terpenting, langkah penyelesaian konflik di Papua harus dilakukan dengan tepat.
ADVERTISEMENT
Hal ini penting sehingga konflik tahunan tak lagi berulang.
"Ya kita berharap langkah-langkah penyelesaian Papua ke depan harus lebih progresif dan permanen sehingga tidak ada lagi gejolak yang sifatnya tahunan," kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9)
Bamsoet menduga, kerusuhan yang pecah di Papua beberapa pekan lalu juga terjadi karena momen tertentu. Dalam hal ini, konflik Papua berdekatan dengan sidang keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Dengan adanya konflik ini, kata Bamsoet, diharapkan ada perhatian internasional terhadap konflik di Papua.
Namun, kata Bamsoet, ia menilai ada hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah. Yaitu, penyelesaian konflik dengan pendekatan yang tepat bagi warga Papua.
"Sekarang pendekatannya adalah pendekatan kesejahteraan. Pendekatan tanpa perbedaan, Papua adalah bagian dari Indonesia maka kita harus memperlakukannya sebagai bagian dari kita, Indonesia," ujar Bamsoet.
ADVERTISEMENT
Politikus Golkar itu mengakui, UU Otonomi khusus (Otsus) yang saat ini sudah diberikan pemerintah pusat memang belum maksimal. Oleh karena itu, Bamsoet mendorong pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah Papua.
"Kita harapkan tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus ada pemikiran pemikiran lain yang langsung menyentuh baik budaya, kesejahteraan bagi mereka. Jadi pertemuan-pertemuan semakin banyak, pertemuan dibuat solusi terhadap beberapa suku yang ada di Papua, menurut saya sangat baik," ujar Bamsoet.
Sebelumnya, usai mendengarkan aspirasi para tokoh Papua, Jokowi menyetujui salah satu usul yaitu membangun Istana Kepresidenan di Papua. Usul ini disampaikan agar Jokowi bisa ngantor di Papua. Jokowi juga berjanji warga Papua akan menikmati kelancaran internet.
"Istana, ini kan yang sulit tanahnya. Ini tanahnya tadi disediakan 10 hektar, gratis. Benar sudah ada? Nanti kalau disampaikan hari ini, de facto sudah diserahkan, saya diskusi dulu dengan para menteri. Jadi mulai tahun depan Istana ini akan dibangun," kata Jokowi di, Selasa (10/9)
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan