Bamsoet: Ukuran Kinerja Anggota DPR adalah Suara Publik

Bambang Soesatyo di sidang paripurna DPR-RI Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Rapat Paripurna DPR pada Kamis (4/7) kemarin, kembali terlihat sepi. Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), menilai malas memang sudah menjadi karakter anggota DPR.

Indikatornya selain ruang rapat yang sepi, juga terlihat dari utang legislasi yang belum rampung. Menanggapi hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), tak menampik DPR yang akan habis masa kerjanya pada Oktober 2019 ini masih menyisakan banyak PR.

“Ukuran daripada kinerja sebagaimana suara publik," ucap Bamsoet di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7).

Meski begitu, politikus yang juga pengusaha itu, berharap masyarakat masih memberi kepercayaan anggota DPR periode 2014-2019 ini bisa menyelesaikan beberapa rancangan atau revisi undang-undang yang prioritas untuk disahkan.

"Sekarang mereka anggota (DPR) sedang bekerja dengan target-targetnya pencapaian legislasi dan semoga semua terjawab sebelum berakhir dan beberapa yang bisa kita selesaikan tahun ini," tutur Bamsoet.

Di antara RUU yang menjadi PR lama dan dijanjikan selesai periode ini adalah RUU KUHP yang saat ini masih dibahas di panitia kerja (Panja). Bambang menyebut kendala itu tidak hanya di DPR, tapi juga pemerintah.

Suasana saat Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (4/7). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

“Karena menyelesaikan UU itu tidak hanya tergantung di DPR, tapi juga dengan pemerintah. Nanti ditanya ke panja, pemerintah. Apakah pihak pemerintah rajin datang atau kitanya menghambat,” ujarnya.

“Kalau belum selesai, masa ketok palu, kan lagi proses. Alasannya? Nanti saya tanya ke panja dan belum diketuk palu. Saya yakin kalau dari pihak kita, keputusan kita adalah untuk menyelesaikan UU yang berkualitas. Saya akan check,” imbuhnya.