Bangkok Memanas, Kubu Anti-Pemerintah dan Loyalis Kerajaan Thailand Bentrok

Para demonstran pro-demokrasi pada aksi unjuk rasa anti-pemerintah, di Bangkok, Thailand (14/10). Foto: Jorge Silva/REUTERS

Bangkok memanas. Kubu anti-pemerintah Thailand dan loyalis Raja Maha Vajiralongkorn sama-sama turun ke jalan.

Demo dua kubu berseberangan tersebut membuat jalanan kota Bangkok pada Rabu (14/10) dipadati demonstran.

Pengunjuk rasa anti-pemerintah memusatkan aksi di kompleks resmi pemerintahan. Massa menuntut pengunduran diri PM Prayuth Chan-O-Cha dan reformasi monarki Thailand.

Aksi unjuk rasa anti-pemerintah, di Bangkok, Thailand (14/10). Foto: Jorge Silva/REUTERS

Berjarak beberapa meter, pegawai negeri serta loyalis kerajaan juga menggelar aksi dukungan. Mereka berunjuk rasa memakai pakaian kuning yang melambangkan kerajaan.

Karena saling berhadapan, perkelahian kecil kedua belah pihak sempat pecah. Namun, aparat Thailand berhasil membuat keadaan tetap kondusif.

Para demonstran pro-demokrasi memberikan penghormatan tiga jari pada unjuk rasa anti-pemerintah, di Bangkok, Thailand (14/10). Foto: Jorge Silva/REUTERS

Demonstran anti-pemerintah menegaskan, mereka tidak akan mundur sampai tuntutan dipenuhi.

"Percaya pada demokrasi, kami tidak akan mundur," sebut pemimpin demo anti-pemerintah Parit Chirawat, seperti dikutip dari Reuters.

Sementara, pemimpin gerakan pendukung kerajaan menegaskan demo menuntut demokrasi diizinkan. Tapi, tidak untuk seruan reformasi kerajaan.

Potret Raja Maha Vajiralongkorn terlihat saat para demonstran unjuk rasa anti-pemerintah, di Bangkok, Thailand (14/10). Foto: Jorge Silva/REUTERS

"Mereka tidak boleh menyentuh kerajaan," ucap pemimpin loyalis Kerajaan Buddha Issara.

Jubir Pemerintah Thailand Anucha Burapachaisri mengatakan, pemerintah sudah mengambil langkah demi mencegah kerusuhan besar. Sebanyak 15 ribu aparat keamanan dikerahkan demi mengamankan demo.

Dalam beberapa bulan terakhir kondisi Thailand memburuk akibat tuntutan reformasi kerajaan.

Demonstran meminta agar kewenangan konstitusional Raja Thailand dibatasi.

Gerakan anti-pemerintah juga menuduh PM Prayuth memanipulasi pemilu 2019 demi memperkuat kekuasaan militer di Negeri Gajah Putih.