Banjir Jakarta dari Masa ke Masa

Banjir menggenangi Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada 17 Januari 2013. Foto: AFP/Adek Berry

Banjir sudah menjadi problem akut bagi Jakarta. Siapa pun pemimpin Ibu Kota, banjir adalah hal yang harus diatasinya. Sejatinya, masalah banjir di Jakarta sudah terjadi sejak Indonesia belum merdeka. Banjir dialami kota ini kala masih bernama Batavia.

Sejarawan Restu Gunawan mencatat, banjir besar terjadi pada 1 Januari 1892. Curah hujan yang tinggi membuat Kawasan Weltevreden--kini daerah sekitar Gambir, Jakarta Pusat, dan sekitarnya—terendam. Masalah ini membuat perekonomian Batavia lesu dan banyak warga terjangkiti penyakit.

Kondisi itu membuat pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah antisipasi agar kejadian sama tak terulang. “Maka dibangunlah kanal yang ada sekarang kanal Manggarai itu 1911 sampai 1919,” tutur Restu kepada kumparan, Selasa (8/5).

Pembangunan kanal yang mengarah ke Barat, menuju Karet, lebih fokus untuk mengamankan tempat tinggal warga Belanda dari ancaman banjir. Tetapi, proyek itu nyatanya gagal. Pada 1918, daerah Cipto—sekarang Salemba—kebanjiran. Padahal, letaknya tak jauh dari Gambir.

Wilayah banjir yang melanda Jakarta juga mengalami perluasan ke arah barat. Daerah sekitar sungai Angke, Pekojan Pejagalan mulai dilanda banjir. Menurut Restu, pemerintah Hindia-Belanda luput mempertimbangkan tingginya sedimentasi sungai di Batavia saat membangun kanal.

Anak-anak bermain sepak bola di Bantaran Sungai Ciliwung, Banjir Kanal Barat, Jakarta Pusat. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Mereka hanya menjiplak mentah-mentah metode penanganan banjir dari Amsterdam, Belanda. Terlebih, kultur masyarakat saat itu juga berkonstribusi pada penyumbatan sungai.

“Di Belanda, sedimentasi tidak begitu banyak. Penduduknya sudah sadar, tidak urban seperti di sini,” ia menyampaikan analisanya. “Di Batavia, masyarakat memperlakukan sungai sebagai bagian belakang rumah, tempat membuang sampah.”

Kemudian, daerah aliran sungai sepanjang Ciliwung yang tersedimentasi menjadi cepat dangkal. Alhasil, lokasi banjir meluas hingga ke daerah kampung Bukit Duri, Tebet, dan Kampung Melayu. Persoalan sedimentasi yang terus diabaikan pemerintah Hindia-Belanda waktu itu, membuat kebutuhan ongkos untuk pengerukan makin besar.

Kas Pemerintah Kotapraja Batavia kala itu cekak. Mereka sampai harus meminjam uang untuk membiayai pengerukan, yang pencariannya sangat lama. “(Biaya) pengerukan itu problem besar pada masa kolonial,” terang Restu.

Tiap tahun, area terdampak banjir makin meluas ke arah Selatan. Pada 1932, Kawasan Pasar Minggu dan Tanjung Barat tak luput dari banjir. “Dalam kondisi seperti ini, perkampungan pribumi berubah menjadi danau,” tulis Restu dalam disertasi berjudul Kala Air Tak Lagi Menjadi Sahabat: Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta Tahun 1911-1985.

Di era kemerdekaan, banjir justru semakin sering terjadi di Jakarta. Tahun 1950, misalnya, banjir merendam Kampung Pondok Dayung, Krukut, Lio, Rawa Terate, dan Gang Talip. Setiap hujan turun, air naik 1,5 meter dan sekitar 200 rumah terendam. Banjir diduga terjadi karena rawa-rawa di sekitar penuh dengan sampah dan saluran air lebih tinggi dari jalan.

Seorang warga berusaha membersihkan sampah yang terbawa aliran banjir di kawasan permukiman penduduk Cililitan Kecil, Jakarta, Jumat (26/4/2019). Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Memasuki periode 1960 banjir besar kembali menerjang Ibu Kota. Sempat muncul kekhawatiran banjir bisa menjangkau kawasan Istana Negara. Pemerintah memutuskan air di pintu Manggarai dialihkan ke kanal banjir. “Sehingga rumah-rumah di pinggir kanal banjir hanyut, di antaranya daerah Pejompongan sampai Jembatan Haji Ling di Jalan Tangerang,” kata Restu.

Sejumlah media pada masa itu, merekam ketikdakpuasan masyarakat terhadap kondisi itu. Memasuki periode 1970-1980, siklus banjir di Jakarta semakin pendek dan menggenangi daerah-daerah penting dekat Istana. Hal ini tak lain karena pembangunan di mana-mana dan banyaknya permukiman liar di sekitar sungai.

Tren itu sebenarnya sudah bisa dibaca dari tahun 1890-an. Indikatornya, menurut Restu, pada periode 1892-1950 rentang musim banjir terjadi antara 5-10 tahun. Periode 1950-1970 banjir terjadi setiap rentang 3-5 tahun. Setelah 1970, bajir melanda Jakarta setiap 1-2 tahun.

“Pada Orde Baru, kita melakukan pembangunan cukup masif terhadap Cengkareng Drain, Cakung Drain. Tapi pada periode itu banjir justru terjadi masif di mana-mana. Tahun 1979 misalnya, banyak sekali yang mati,” tutur Restu.

Infografik banjir Jakarta dalam angka Foto: Putri Arifira/kumparan

Sekretaris Masyarakat Sejarah Indonesia (MSI) itu menyimpulkan, tak ada penanganan signifikan banjir Jakarta dari zaman kolonial, Orde Lama, hingga Orde Baru. Banjir Jakarta justru semakin meluas ke selatan dan kemudian merembet ke wilayah Tangerang, Depok, dan Bekasi.

Problem banjir di daerah Ciliwung, menurut Restu, merupakan warisan sejak era kolonial yang hingga kini tak terselesaikan. Wilayah seperti Bukit Duri dan Kampung Melayu merupakan daerah langganan banjir sejak dulu.

“Jadi daerah-daerah ini kan jadi daerah banjir yang abadi,” ia berujar. “Sebenarnya banjir tidak pernah tertangani secara bagus.”

Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, punya pandangan senada. Baginya, gubernur-gubernur yang pernah menjabat di DKI gagal mengatasi masalah banjir. Ia menengarai pangkal masalahnya ada pada kesalahan solusi yang ditawarkan.

Elisa mencontohkan, pada periode kepemimpinan Sutiyoso, DKI Jakarta membangun Banjir Kanal Timur secara besar-besaran. Penanganannya dinilai sangat parsial di bagian hilir, hanya untuk mengatasi air kiriman yang melalui BKT. “Begitu hujannya lokal di Kelapa Gading, itu tetap aja Kelapa Gadingnya banjir,” kata Elisa.

Contoh lain yang disorotinya adalah banjir yang terus menerus datang di Kampung Pulo dan Bukit Duri. Tanggul beton di kiri dan kanan sungai Ciliwung, menurut Elisa menjadi penyebabnya. “Jadi dia sudah meluap ke kiri ke kanan, mau balik lagi kehalang tembok,” terang Elisa.

Anak-anak bermain air banjir di Kampung Pulo. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Karena air tak bisa diserap tanah yang telanjur di beton, warga yang kebanjiran hanya mengandalkan pompa untuk mengalihkan air ke tempat yang lebih rendah. “Yang jadi masalah kalau semua saluran dibeton, itu semua air mengalir ke sungai. Jadi tidak ada upaya mengalirkan air meresap ke dalam tanah,” papar Eko Kusratmoko, Geolog Fisik dari Universitas Indonesia.

Di negara lain, betonisasi saluran air sudah lama ditinggalkan. Bagi Eko, naturalisasi yang tengah digagas Pemprov DKI saat ini sudah cukup tepat. Dengan pendekatan ini, ekosistem dan fungsi pinggiran sungai dikembalikan sebagai tempat menyerap air, bukan cuma sekadar saluran untuk mengalirkan air.

Namun, ia memaklumi kendalanya. Naturalisasi sungai tak bisa dilakukan dengan cepat. Biayanya pun tak sedikit. Sementara, Elisa Sutanudjaja menilai masih butuh waktu tiga tahun untuk menilai berhasil atau gagalnya apa yang dirintis Gubernur Anies Baswedan.

Simak ulasan lengkap jurus Anies mengatasi banjir di Jakarta dengan ikuti topik Anies Membendung Banjir