Bantu Atasi Krisis, AS Tangguhkan Deportasi Imigran Asal Somalia

Amina Ali, perempuan Somalia yang terkena dampak kekeringan yang semakin parah akibat gagalnya musim hujan, menggendong anaknya di kamp Alla Futo, di pinggiran Mogadishu, Somalia, Jumat (23/9/2022). Foto: Feisal Omar/Reuters

Amerika Serikat (AS) memperpanjang bantuan Status Perlindungan Sementara (TPS) bagi ribuan imigran dari Somalia, yang negaranya menderita krisis kemanusiaan dan konflik bersenjata, Kamis (12/1).

Kebijakan ini memungkinkan orang Somalia untuk memperoleh visa kerja dan penangguhan deportasi dari AS.

Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan, TPS untuk orang Somalia akan diperpanjang sampai 18 bulan.

Alhasil, 430 warga negara Somalia yang sudah memiliki TPS akan mempertahankan statusnya hingga 17 September 2024.

Sedangkan sekitar 2.300 imigran Somalia lainnya yang tinggal di AS sejak 11 Januari juga memenuhi syarat untuk mengajukan TPS.

Potret sebuah keluarga di kamp pengungsian Kaxareey di Dollow, Gedo, Somalia, Selasa (24/5/2022). Foto: Feisal Omar/REUTERS

"Melalui perpanjangan dan penunjukan ulang Somalia untuk Status Perlindungan Sementara, Amerika Serikat dapat menawarkan keselamatan dan perlindungan kepada warga Somalia yang mungkin tidak dapat kembali ke negara mereka, karena konflik yang sedang berlangsung dan krisis kemanusiaan yang berkelanjutan," kata Mendagri AS, Alejandro Mayorkas, dikutip dari Al Jazeera.

Washington memberikan status perlindungan sementara ini bagi individu dari negara-negara yang kondisinya sedang terlalu membahayakan untuk memungkinkan kepulangan mereka.

TPS berlaku dalam kasus konflik bersenjata dan bencana. Dalam implementasinya, AS telah memberikan TPS bagi warga dari negara seperti Afghanistan, Yaman, Haiti, Kamerun, Ukraina.

Krisis kemanusiaan di Somalia

Asap membumbung menyusul ledakan bom mobil di Kementerian Pendidikan Somalia di Mogadishu, Somalia. Foto: Abdihalim Bashir/via REUTERS

Perpanjangan bantuan TPS dilakukan atas desakan legislator dari Partai Demokrat. Mereka menilai bahwa krisis kemanusiaan yang diperburuk konflik bersenjata yang berlarut-larut tidak memungkinkan warga untuk kembali ke Somalia.

"Situasi keamanan di Somalia tetap sangat membahayakan karena [kelompok bersenjata] al-Shabab terus mengancam stabilitas dan keamanan Somalia," kata surat bersama para legislator.

"Kekerasan merajalela, dengan jumlah korban sipil tertinggi yang tercatat sejak 2017 menurut PBB," tambah surat tersebut.

Laporan PBB menyebut bahwa lebih dari delapan juta orang menghadapi krisis setelah gagalnya lima musim hujan, hingga menyebabkan harga pangan yang melambung tinggi di Somalia.

Kondis usai ledakan bom mobil di Kementerian Pendidikan Somalia di Mogadishu, Somalia. Foto: Feisal Omar/REUTERS

Selama beberapa bulan terakhir, krisis tersebut diperparah al-Shabab yang mengintensifkan serangan untuk melawan pemerintah Somalia.

Kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda tersebut telah diusir dari Ibu Kota Mogadishu oleh pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika pada 2011. Namun, mereka masih menguasai pedesaan di Somalia.

Pekan lalu, al-Shabab mengaku bertanggung jawab atas dua ledakan bom mobil yang menewaskan sedikitnya 15 orang di wilayah Hiraan.

Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, bersumpah akan memerangi al-Shabab hingga tuntas sejak menjabat pada Mei 2022.

Penulis: Thalitha Avifah Yuristiana.